Berita

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), David Hardianto Aljufri/Istimewa

Nusantara

DPRD Sumsel Minta Kasus Pemukulan Dokter Koas Diproses Hukum

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 04:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), David Hardianto Aljufri, menilai insiden pemukulan terhadap seorang dokter koas yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan masalah serius. Sebab melibatkan dunia pendidikan kedokteran yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar dan berkembang. 

“Hal ini sangat disayangkan, terutama karena terjadi di dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri. Koas adalah mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan praktikum dan belum sepenuhnya menjadi tenaga medis profesional. Kami sangat berharap kejadian ini tidak terulang dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” ujar David, dikutip RMOLSumsel, Senin 16 Desember 2024.  

Politikus Golkar ini menegaskan bahwa kasus tersebut harus diproses melalui jalur hukum. Ia meminta pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan transparan.  


“Kami minta agar polisi segera menindaklanjuti kasus ini tanpa ada penundaan atau ketidakjelasan yang bisa memicu isu-isu baru. Penanganan yang cepat dan tegas diperlukan agar masalah ini tidak meluas,” tegas David.  

David juga mengungkapkan bahwa Komisi V DPRD Sumsel yang membawahi bidang pendidikan telah membahas persoalan ini. Namun, mereka akan menunggu langkah lebih lanjut dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang dilaporkan telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut.  

“Kasus ini melibatkan rumah sakit dan mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh pendidikan. Mereka adalah calon tenaga medis yang akan menghadapi tantangan di dunia kedokteran. Kami tidak ingin insiden ini menjadi preseden buruk yang dapat mengganggu kualitas pendidikan mereka,” tegasnya lagi.  

David mengingatkan agar semua pihak terlibat menjaga agar situasi ini tidak berkembang menjadi isu yang lebih besar atau merugikan pihak mana pun.  

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Kita semua bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi generasi muda,” pungkasnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya