Ilustrasi petani singkong/Istimewa
Anggota DPRD Lampung Fraksi Gerindra, Wahrul Fauzi Silalahi, mengkritik kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, yang menetapkan harga singkong sebesar Rp900 per kilogram.
Wahrul menilai langkah tersebut tidak berpihak pada petani dan justru menjadi langkah mundur dalam mendukung kesejahteraan mereka.
"Pj Gubernur ini salah persepsi. Kebijakan yang diambil mengacu pada kesepakatan tahun 2021, saat bibit dan pupuk masih murah. Tapi sekarang kita sudah di pengujung 2024, hampir memasuki 2025. Kondisinya sudah jauh berbeda," ujar Wahrul, dikutip
RMOLLampung, Senin 16 Desember 2024.
Menurut Wahrul, seharusnya harga minimal untuk satu 1 kg singkong adalah Rp3.000. Sehingga dirinya mendesak agar dilakukan pembahasan ulang untuk menentukan harga singkong.
"Hari ini, semua pihak harus duduk bersama, membahas harga singkong yang layak agar tidak menyakiti petani," tegasnya.
Wahrul menilai langkah tersebut penting untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang bermain dalam tata niaga singkong.
"Jika masih ada oknum-oknum, termasuk tengkulak yang bermain, bahkan perusahaan seperti BW yang tidak berpihak pada petani, maka sebaiknya ditutup saja. Pihak kepolisian juga harus turun tangan mengawasi," tegasnya.
Menurut Wahrul, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat.
"Kesejahteraan petani harus menjadi prioritas. Kita harus memperjuangkan harga singkong yang layak agar petani tidak terus dirugikan," terangnya.
"Kami mendesak PJ Gubernur untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menaikkan harga singkong. Jangan sampai petani semakin terpuruk karena keputusan yang tidak memihak," pungkasnya.
