Berita

Politik

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, PKS Dorong Evaluasi Otonomi Daerah

SENIN, 16 DESEMBER 2024 | 19:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan agar kepala daerah kembali dipilih DPRD ditanggapi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera.

Menurutnya, langkah ini memerlukan kajian mendalam dan revisi undang-undang. Namun, ia menekankan bahwa isu utama bukan hanya pada mekanisme pemilihan melainkan penempatan otonomi daerah itu sendiri.

Mardani menyarankan agar otonomi daerah di tingkat kota dan kabupaten dievaluasi. Ia mengusulkan konsep otonomi daerah tingkat provinsi, dengan pembatasan jumlah kota atau kabupaten dalam satu provinsi maksimal enam hingga delapan wilayah. 


"Kalau ikut Jakarta, pemilihan di level Provinsi dengan Bupati dan Walikota diangkat Gubernur," kata Mardani seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Senin 16 Desember 2024.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu meyakini, model ini lebih efisien baik dari segi anggaran maupun pembangunan.

Anggaran yang tersedia cukup kuat untuk mewujudkan kota layak huni. Ia berharap usulan ini dapat menjadi bahan diskusi untuk memperbaiki tata kelola otonomi daerah di Indonesia.

"Gabungan enam-delapan kota dan kabupaten secara anggaran cukup 'nendang' mewujudkan kota layak huni: pendidikan berkualitas hingga lapangan pekerjaaan," pungkasnya.

Usulan agar kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perayaan puncak Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar pada Kamis 12 Desember pekan lalu, Presiden Prabowo, dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa ada banyak catatan dalam penerapan sistem pemilu langsung saat ini.

Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak malu mengakui bahwa sistem pemilu tersebut sangat mahal. Selain itu dia kemudian membandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan India, yang pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD. Itu dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya