Kegiatan study banding yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Muara Enim ke Provinsi Bali/repro
Kegiatan study banding yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa (Kade) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ke Provinsi Bali mendapat kritikan tajam dari masyarakat.
Banyak yang menilai bahwa kegiatan tersebut lebih mirip liburan bersama keluarga ketimbang sebuah studi yang bermanfaat untuk pengembangan desa. Sehingga kegiatan ini terkesan sebagai pemborosan Dana Desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun
RMOLSumsel, kegiatan study banding tersebut berlangsung selama 4 hari, dari 12 hingga 16 Desember 2024 di Provinsi Bali.
Kegiatan ini disebut-sebut untuk menambah wawasan mengenai tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, sumber pendapatan asli desa, serta perencanaan pembangunan desa. Desa Penglipuran di Bali dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dikenal sebagai salah satu desa terbaik di Indonesia.
Namun, banyak kritik yang muncul, terutama di grup WhatsApp Info Muara Enim.
Salah seorang pengguna media sosial menilai kegiatan ini hanya wisata ke Bali, bukan kegiatan yang menguntungkan desa-desa. Kegiatan seperti ini jelas tidak membawa manfaat nyata, hanya menghabiskan uang negara.
Anggota grup Info Muara Enim, Imam Suranto, juga menyatakan kekecewaannya. Ia menilai kegiatan serupa yang dilakukan tahun lalu di Lombok juga tidak memberikan hasil yang signifikan bagi desa-desa di Muara Enim.
"Tidak ada yang diterapkan di desa-desa mereka, kecuali kesenangan pribadi dengan menggunakan anggaran Dana Desa," ungkap Imam, dikutip
RMOLSumsel, Minggu, 15 Desember 2024.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya pembatasan kegiatan seperti ini yang dianggap tidak efektif dan hanya membuang-buang uang negara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muara Enim, Rahmad Noviar, membenarkan adanya kegiatan study banding ke Desa Penglipuran, Bali.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan dan kunjungan kerja untuk Kepala Desa, dengan tujuan untuk mempelajari tata kelola pemerintahan desa yang baik.
"Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan dan izin dari Bupati Muara Enim," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Muara Gula Baru dan Ketua Forum Kepala Desa se-Kecamatan Ujan Mas, Suluhuddin menambahkan, kegiatan ini menggunakan Dana Desa sebesar Rp5,5 juta per Kepala Desa untuk kedinasan, sementara biaya keluarga yang ikut menggunakan dana pribadi masing-masing.
"Kalau Kades gunakan dana kedinasan, namun untuk anggota keluarga yang ikut, itu menggunakan dana pribadi masing-masing," ungkapnya.
Dia mengatakan Desa Penglipuran dipilih karena terkenal sebagai desa adat terbersih nomor tiga di dunia menurut UNESCO, dan banyak hal yang bisa dipelajari, seperti tata kelola desa, kebersihan, serta aturan pengurangan penggunaan kantong plastik.
"Intinya sangat bermanfaat jika benar-benar diikuti, namun kembali kepada pribadi Kades masing-masing," ujarnya.
Menanggapi kritik masyarakat, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muara Enim, Rudi Iskandar mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan imbauan kepada desa-desa agar lebih mengutamakan program yang pro terhadap masyarakat.
Ia juga menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan study banding tersebut dan menuntut manfaat nyata bagi desa-desa yang ikut serta.
"Kami akan menanyakan hasil dari Bimtek atau studi mereka dan memastikan ada manfaat konkret dari kegiatan tersebut," ucap Rudi.
