Berita

Kabel semrawut di Kota Medan/Ist

Nusantara

Kabel Semrawut Rusak Estetika, Pemko Diminta Lakukan Penertiban

MINGGU, 15 DESEMBER 2024 | 19:15 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Estetika Kota Medan sangat rusak karena banyaknya kabel-kabel baik milik perusahaan listrik negara (PLN) maupun milik perusahaan telekomunikasi dan internet berlangganan yang semrawut. Kesemrawutan itu terjadi karena keberadaannya sangat tidak beraturan dan bahkan saling tumpang tindih.

"Kabel-kabel di Medan ini makin 'ugal-ugalan'. Seolah tak ada aturannya, dimana-mana kabel berjuntai, bahkan sampai menyentuh tanah. Kondisi ini merugikan masyarakat, menimbulkan kekuatiran dan ketidaknyamanan," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Hj Sri Rezeki, Minggu, 15 Desember 2024.

Dia menyebutkan contoh kesemrawutan kabel terdapat di Jalan Pelajar, Medan Kota. Selain itu juga didapati di Jalan Rela, persimpangan Jalan Air Bersih, Medan Kota.


"Kita kuatir akibat kesemrawutan kabel ini akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan rentan kebakaran. Sudah seharusnya dilakukan penertiban maupun penataan," ujarnya.

Terkait adanya Program Medan Rapi Tanpa Kabel (Merata) yang digaungkan Wali Kota Medan Bobby Nasution beberapa waktu lalu, politisi PKS ini menyatakan dukungannya. Namun program itu belum diketahui jelas kapan dilaksanakan. 

"Pemko Medan harus bertindak cepat. Kita dukung adanya wacana seluruh kabel akan ditanam dalam tanah. Tapi jika keberadaan kabel mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, kita dorong Pemko Medan untuk segera bertindak,” tukasnya.

Sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Sri Rezeki mengakui akan mengusulkan agar dibentuk Perda untuk penataan kabel. 

"Ada wacana untuk mengusulkan perda penataan kabel. Namun untuk pengusulan itu banyak yang harus dibahas, termasuk sanskinya," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya