Berita

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal/Ist

Politik

Akbar Faizal:

Perubahan Format Pilkada Dimulai dari Internal Parpol

MINGGU, 15 DESEMBER 2024 | 15:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan perubahan format Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD yang diungkap Presiden Prabowo Subianto patut dipertimbangkan.

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal,  mengusulkan perubahan format Pilkada perlu dimulai dari proses perbaikan internalisasi parpol.

"Dimulai dari proses perbaikan internalisasi parpol khususnya rekrutmen kader yang akan didistribusikan ke jabatan-jabatan publik," kata Akbar lewat akun X, Minggu 15 Desember 2024.


Akbar menekankan pentingnya reformasi di dalam parpol sebelum memutuskan perubahan format Pilkada. 

Menurutnya, tanpa pembenahan internal, perubahan sistem justru berpotensi memperparah kondisi demokrasi di Indonesia.

Mantan politikus Nasdem itu menilai, partai politik memiliki peran besar dalam kerusakan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. 

“Bukanlah dosa untuk mengakui bahwa parpol pihak yang paling berperan dalam kerusakan sistem politik dan pemerintahan kita," tandasnya.

Pilkada langsung dipandang sebagian kalangan lebih merepresentasikan aspirasi rakyat, sementara usulan kembali ke DPRD disebut sebagai upaya menekan biaya politik.

Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

Prabowo menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis malam 12 Desember 2024.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya