Berita

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur/Ist

Politik

Buntut Pengakuan Aguan, Prabowo Didorong Evaluasi PSN Era Jokowi

MINGGU, 15 DESEMBER 2024 | 09:27 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, kembali mencuat usai konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan membongkar bahwa keterlibatannya dalam proyek strategis itu hanya untuk menjaga wajah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Menurut pemerhati sosial, Adian Raditus, pernyataan Aguan menunjukkan sebuah alasan yang mencerminkan situasi dilematis bagi pengusaha.

 "Itu wajar dan lumrah, yang menjadi pertanyaan publik adalah kurangnya sikap bijak terhadap realita kemampuan membangun IKN oleh Jokowi sendiri," kata Adian seperti dikutip redaksi, Minggu 15 Desember 2024.


Kritik juga muncul terkait kesan memaksakan pembangunan dan penggunaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung kepentingan komersial korporasi tertentu, seperti kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Jika penetapan PSN hanya didasarkan pada alasan komersial semata, maka hal ini dinilai berpotensi mencederai esensi PSN yang seharusnya mendahulukan kepentingan bangsa.

Adian menekankan, evaluasi atas kebijakan Jokowi menjadi agenda penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan PSN tetap berlandaskan prinsip integritas dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

"Maka bilamana Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi sangatlah beralasan dan tepat untuk mencegah penyimpangan persepsi atas status PSN yang mempunyai nilai-nilai arus keutamaan kepentingan negara dan bangsa sehingga integritas atas nama nasional tidak menjadi bias," pungkasnya.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya