Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) segera mengusulkan nama Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur agar secepatnya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Fraksi PKB MPR sendiri bahkan menjadi inisiator keluarnya keputusan MPR RI agar soal tidak berlakunya lagi Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid. TAP tersebut menyangkut pemberhentian Gus Dur dari kursi Presiden.
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, Gus Dur sangat layak menyandang gelar Pahlawan Nasional karena semasa hidupnya secara konsisten dan gigih memperjuangkan kebhinekaan, keberagaman, persaudaraan, persatuan, dan kemanusiaan.
”Dan hari ini, kita bisa menikmati berbagai keadaan karena jerih payah dan pengorbanan yang Gus Dur berikan kepada bangsa kita,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Sabtu 14 Desember 2024.
Cak Imin mengatakan, perjuangan Gus Dur harus dilanjutkan oleh semua anak bangsa sehingga terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya dan DPP PKB, salah satu yang ingin terus melanjutkan apa yang menjadi spirit dan semangat perjuangan Gus Dur. Di tempat ini PKB telah bersama-sama MPR meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional di dalam memimpin pemerintahan,” tuturnya.
Menko Pemberdayaan Masyarakat ini pun berharap, gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur tidak lama lagi akan terwujud.
“Saya mendengar Berani dan kita semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud. Meskipun Gus Dur tentu tidak membutuhkan itu, tetapi bangsa ini membutuhkan sosok Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi kita semua,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Rusdi Kirana mengatakan, pihaknya segera melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan tahapan-tahapan prosedural yang harus dilalui agar Gus Dur bisa segera diajukan sebagai Pahlawan Nasional.
Bos Lion Air Group ini menyebut, sebelumnya Fraksi PKB MPR RI telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
Atas usulan Fraksi PKB MPR RI, MPR pun resmi mencabut Ketetapan (Tap) MPR Nomor II Tahun 2001 dalam Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2019-2024 pada 25 September 2024. Tap MPR Nomor II Tahun 2001 tersebut mengenai pemberhentian K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Melalui keputusannya, MPR menegaskan kedudukan hukum Tap MPR No. II/MPR/2001 tidak berlaku lagi.
”PKB akan segera mengusulkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional. Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah Pahlawan Nasional,” kata Rusdi.
Secara pribadi, Rusdi Kirana mengaku mempunyai kesan mendalam ketika berjumpa pertama kali dengan Gus Dur di Solo pada 2004 silam.
“Tujuan bertemu Gus Dur adalah untuk mengucapkan terima kasih karena melalui Gus Dur, kami yang selama ini merayakan Tahun Baru Imlek secara tersembunyi bisa merayakannya secara terbuka. Itulah tujuan saya bertemu dengan Gus Dur,” bebernya.
Rusdi mengaku sebagai 'korban' orang yang paling merasakan perjuangan yang dilakukan Gus Dur.
“Saya menjadi 'korban' Gus Dur, yaitu korban dari perjuangan yang dilakukan oleh Gus Dur dalam mengamalkan Pancasila sehingga saya menjadi salah satu minoritas yang merasakan kenikmatan persaudaraan di negeri kita yang tercinta,” tukasnya.
