Plt Ketum PPP, Muhamad Mardiono/Istimewa
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) digelar untuk mengevaluasi kerja setiap kegiatan partai selama ini.
Mukernas yang digelar selama 3 hari, Jumat sampai Minggu 13-15 Desember 2024 itu, bertajuk "Transformasi PPP untuk Indonesia".
"Itu tentu sudah menjadi kewajiban sebuah organisasi, khususnya Partai Persatuan Pembangunan, selalu akan terus melakukan evaluasi kinerja untuk menuju langkah di hari-hari yang akan datang," ujar Plt Ketua Umum PPP , Muhamad Mardiono, kepada wartawan sebelum pembukaan Mukernas di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 13 Desember 2024.
Mardiono menegaskan, Mukernas adalah sarana untuk mengevaluasi seluruh elemen di partai, bukan evaluasi personal.
"Seluruhnya ya, seluruhnya. Karena gini, di dalam sebuah organisasi itu tidak berlaku secara personal, satu dua person ya. Sifatnya adalah kolektif kolegial, tidak ada pekerjaan besar yang dikerjakan oleh seorang diri, atau kendatipun misalnya seorang ketua umum, sekjen, tidak. Tidak ada di partai politik mana pun, atau tidak usah partai politik ya, di dalam organisasi pun demikian," jelas Mardiono.
"Kalau organisasi besar itu tentu dikerjakan secara kolektif ya, secara bersama-sama menjadi sebuah tim, termasuk saya sebagai pengusaha," sambungnya.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Rommy sebelumnya menyebut, mukernas akan mengevaluasi Plt Ketum PPP Mardiono atas kegagalan di Pemilu 2024. Dia mengungkit Pimpinan Majelis PP sebetulnya sudah menyuarakan untuk segera dilakukan muktamar.
"Karenanya, Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menakhodai partai. Plt Ketum PPP kali ini adalah Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat," ucap Rommy.
"Para Pimpinan Majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan. Terakhir, surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini. Karenanya, mukernas ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para Pimpinan Majelis yaitu pada bulan Februari 2025," tuturnya.
