Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Soesatyo/RMOL
Kaji ulang sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar diberikan kepada DPRD sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai sejalan dengan perjuangan Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, partainya sejak lama ingin mengoreksi sistem pemilihan umum langsung yang cenderung mengakibatkan politik transaksional.
Menurut Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, fenomena tersebut tidak hanya menggerogoti idealisme politik, tetapi juga membuat aspirasi rakyat hanya didasarkan dengan nilai nominal serta menghasilkan politik berbiaya tinggi di semua tingkatan.
"Ketika menjabat sebagai Ketua DPR maupun Ketua MPR periode lalu, saya sudah sering mengajak berbagai kalangan untuk mengkaji ulang sistem demokrasi langsung di Indonesia, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Desember 2024.
Keinginan untuk mengubah sistem demokrasi itu kini mendapat sinyal positif dari Presiden Prabowo Subianto. Saat puncak HUT ke-60 Golkar, Prabowo secara terbuka menyampaikan perlunya perbaikan sistem demokrasi Indonesia.
Ketua MPR ke-15 RI ini menilai, politik transaksional kini semakin marak akibat pemilihan langsung. Banyak calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah berani menawarkan uang tunai kepada pemilih agar dipilih.
Di sisi lain, masyarakat pun tanpa sungkan meminta imbalan finansial sebagai balasan atas suara yang diberikan. Sampai muncul istilah "nomer piro wani piro" (NPWP) menjadi biasa di kalangan masyarakat.
Kondisi ini menunjukkan pemilih lebih memprioritaskan keuntungan finansial daripada kualitas dan kapabilitas caleg.
"Akibat dari politik transaksional ini, banyak calon legislatif ataupun calon kepala daerah berkualitas dan berintegritas terpaksa tersingkir karena tidak punya 'isi tas'. Kompetisi politik berkembang menjadi pertarungan kekuatan finansial," tandas Bamsoet.
