Diskusi Launching hasil penelitian "Pohon Kecurangan Pilkada" di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Desember 2024.
Keterlibatan aparat dalam Pilkada 2024 di beberapa daerah berhasil diungkap dalam hasil penelitian yang dilakukan lembaga Themis Indonesia.
Peneliti lembaga Themis Indonesia yang juga dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari membeberkan hasil penelitian tersebut dalam acara diskusi Launching hasil penelitian "Pohon Kecurangan Pilkada" di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Desember 2024.
"Institusi negara terlibat dalam kecurangan Pilkada di Jakarta, Banten dan Jateng. Pola kecurangan pilpres mirip dengan pilkada polanya. Pilkada Jakarta jadi pengecualian karena pemilih sudah berpendidikan. Padahal 12 camat dimutasi sebelum pilkada terkait dengan kepentingan penguasa pusat," kata Feri.
Secara umum, Feri menyatakan keterlibatan signifikan dua lembaga negara yang melakukan intervensi pilkada terdapat di tiga daerah yakni Jakarta, Banten dan Jawa Tengah.
Dari hasil penelitiannya di Jakarta, terungkap bahwa Pj Gubernur mengganti 12 camat dengan penduduk 1,578,933 jiwa. Penggantian itu disebut melanggar UU Pilkada pasal 71 ayat 3 yang melarang adanya penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan paslon.
"Yang potensial melakukan kecurangan adalah orang yang dekat dengan kekuasaan. Nyatanya malah ada 12 camat yang diubah menjelang hari H (pencoblosan). Padahal, mutasi minimal 6 bulan sebelum penetapan paslon,” jelasnya.
Feri mengatakan bahwa terlepas dari upaya penguasa mempengaruhi Pilkada Jakarta, namun hasilnya tidak efektif. Hal ini karena masyarakat Jakarta sudah lebih berpendidikan.
Senada dengan Feri, pengamat politik FHISIP Universitas Terbuka Insan Praditya Anugrah juga menyatakan bahwa warga Jakarta memiliki literasi politik yang baik. Jakarta merupakan benchmark masyarakat demokrasi dengan budaya politik yang partisipatif dan tidak mudah dimobilisasi.
"Jakarta adalah benchmark masyarakat dengan budaya politik partisipatif yang sukses dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia. Masyarakat Jakarta memiliki literasi politik yang cukup dan tidak mudah dimobilisasi," kata Insan.
Menurut dia, hasil pilkada menunjukkan bahwa Jakarta adalah benteng terakhir demokrasi Indonesia. Oleh karena itu kita harus menjaganya bersama agar tidak kalah kepada ambisi kekuasaan.
"Jakarta bisa dipandang sebagai benteng terakhir demokrasi Indonesia di tengah daerah-daerah lain yang berhasil diintervensi. Kita harus menyelamatkan Jakarta, jangan sampai benteng terakhir ini tumbang oleh ambisi penguasa," pungkas Insan.
