Poster menampilkan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol/Net
Korea Utara baru mengeluarkan responsnya terkait kegagalan darurat militer yang dideklarasikan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol.
Melalui surat kabar resmi Rodong Sinmun pada Rabu, 11 Desember 2024, pemerintah Korea Utara menggambarkan darurat militer Yoon sebagai tindakan gila, bahkan menyamakannya dengan kudeta militer.
"Tindakan gila Yoon mirip dengan kudeta era kediktatoran militer beberapa dekade lalu. Dia dengan berani mengacungkan pisau dan senjata kediktatoran fasis kepada rakyatnya sendiri," bunyi laporan tersebut di halaman enam.
Rodong Sinmun menilai deklarasi darurat militer Yoon yang tiba-tiba merupakan ekspresi keputusasaan dan kemungkinan karir politiknya akan berakhir lebih cepat. Ini juga mengungkap kelemahan masyarakat Korea Selatan secara keseluruhan.
Artikel itu memuat foto-foto protes di Seoul, termasuk foto-foto anak muda Korea Selatan yang membawa spanduk dan lightstick K-pop.
Darurat militer yang berlaku hanya enam jam menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan politik.
Presiden Yoon tetap menjabat tetapi dilarang meninggalkan negara itu sementara diselidiki atas tuduhan pengkhianatan. Meskipun tidak jelas kewenangan apa yang masih dimilikinya.
Kementerian pertahanan mengatakan Yoon masih memegang komando atas angkatan bersenjata. Namun komandan perang khusus telah mengatakan bahwa anak buahnya tidak akan mematuhi perintah darurat militer baru.
Upaya untuk memakzulkan Presiden selama akhir pekan telah gagal, setelah Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di bawah Yoon memilih untuk memboikot pemungutan suara anonim tersebut.
Namun, Partai Demokrat oposisi, yang memegang mayoritas di parlemen, telah bersumpah untuk terus mencoba memakzulkan Yoon, dengan pemungutan suara lainnya minggu ini.
Diperlukan setidaknya delapan anggota partai Yoon yang memberikan suara untuk memakzulkan presiden dengan mayoritas dua pertiga dari 300 kursi parlemen.
