Berita

Presiden Prabowo Subianto/Tangkapan Layar

Bisnis

Prabowo Ingatkan Pejabat Harus Hemat Anggaran, Jangan Ada Kebocoran

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 16:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pejabat diingatkan agar berhemat dan mengurangi kebocoran. 

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan hal ini saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta. 

Prabowo mengatakan APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara pruden dan terencana dengan baik.


Ia mengimbau agar pejabat mengurangi pemborosan, terutama di saat ini negara tengah waspada dalam menghadapi  tantangan yang tidak menentu.

"Kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran, saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Prabowo, dikutip dari siaran Youtube Kementerian Keuangan, Rabu 11 Desember 2024..
 
Prabowo ingin para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat berhemat demi kepentingan rakyat, dan menjamin bahwa setiap Rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. 

"Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.

Pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya, juga perlu dikurangi.

Prabowo kemudian mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6.0 sebagai upaya  meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025.

“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapet mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” ucapnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya