Berita

Presiden Prabowo Subianto/Tangkapan Layar

Bisnis

Prabowo Ingatkan Pejabat Harus Hemat Anggaran, Jangan Ada Kebocoran

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 16:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pejabat diingatkan agar berhemat dan mengurangi kebocoran. 

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan hal ini saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta. 

Prabowo mengatakan APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara pruden dan terencana dengan baik.


Ia mengimbau agar pejabat mengurangi pemborosan, terutama di saat ini negara tengah waspada dalam menghadapi  tantangan yang tidak menentu.

"Kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran, saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Prabowo, dikutip dari siaran Youtube Kementerian Keuangan, Rabu 11 Desember 2024..
 
Prabowo ingin para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat berhemat demi kepentingan rakyat, dan menjamin bahwa setiap Rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. 

"Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.

Pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya, juga perlu dikurangi.

Prabowo kemudian mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6.0 sebagai upaya  meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025.

“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapet mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” ucapnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya