Berita

Ilustrasi/bitcoinsistemi

Bisnis

Lawan Sanksi Barat, Parlemen Rusia Ajukan Proposal Pembentukan Cadangan Bitcoin Nasional

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 11:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mata uang kripto Bitcoin (BTC) diyakini bisa digunakan sebagai alat untuk melawan sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia.
Anton Tkachev, anggota Duma Negara dari partai Novye Lyudi mengusulkan pembentukan cadangan BTC nasional.
Dalam permohonan resmi kepada Menteri Keuangan Anton Siluanov, Tkachev mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin yang mirip dengan cadangan mata uang asing.

Ia berpendapat bahwa mata uang kripto menawarkan keuntungan unik dalam mengurangi risiko yang terkait dengan sanksi, inflasi, dan volatilitas mata uang.


“Dengan akses terbatas ke sistem pembayaran internasional, mata uang kripto merupakan salah satu dari sedikit opsi yang layak untuk perdagangan global dalam kondisi saat ini," kata Tkachev, seperti dikutip dari Cryptoslate, Rabu 11 Desember 2024.

Tkachev menunjuk pada valuasi Bitcoin yang meningkat, dengan mencatat harga mata uang kripto itu sempat dijual 100.000 Dolar AS sebagai bukti keandalannya.

Meskipun saat ini diperdagangkan di sekitar level 97.000 Dolar AS, Bitcoin telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang signifikan, mencapai puncaknya di atas 103.000 Dolar AS di awal bulan ini.

Proposal tersebut sejalan dengan inisiatif Bank Sentral Rusia yang lebih luas untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem pembayaran internasional. 

Tkachev menekankan pentingnya mengembangkan solusi modern untuk mengelola tantangan ekonomi, dengan menyoroti sifat Bitcoin yang terdesentralisasi sebagai perlindungan terhadap tekanan keuangan eksternal.

Proposal ini muncul beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin memberikan komentar positif tentang Bitcoin dalam sebuah konferensi, menyebutnya sebagai teknologi yang tak terhentikan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya