Berita

Ilustrasi/bitcoinsistemi

Bisnis

Lawan Sanksi Barat, Parlemen Rusia Ajukan Proposal Pembentukan Cadangan Bitcoin Nasional

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 11:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mata uang kripto Bitcoin (BTC) diyakini bisa digunakan sebagai alat untuk melawan sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia.
Anton Tkachev, anggota Duma Negara dari partai Novye Lyudi mengusulkan pembentukan cadangan BTC nasional.
Dalam permohonan resmi kepada Menteri Keuangan Anton Siluanov, Tkachev mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin yang mirip dengan cadangan mata uang asing.

Ia berpendapat bahwa mata uang kripto menawarkan keuntungan unik dalam mengurangi risiko yang terkait dengan sanksi, inflasi, dan volatilitas mata uang.


“Dengan akses terbatas ke sistem pembayaran internasional, mata uang kripto merupakan salah satu dari sedikit opsi yang layak untuk perdagangan global dalam kondisi saat ini," kata Tkachev, seperti dikutip dari Cryptoslate, Rabu 11 Desember 2024.

Tkachev menunjuk pada valuasi Bitcoin yang meningkat, dengan mencatat harga mata uang kripto itu sempat dijual 100.000 Dolar AS sebagai bukti keandalannya.

Meskipun saat ini diperdagangkan di sekitar level 97.000 Dolar AS, Bitcoin telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang signifikan, mencapai puncaknya di atas 103.000 Dolar AS di awal bulan ini.

Proposal tersebut sejalan dengan inisiatif Bank Sentral Rusia yang lebih luas untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem pembayaran internasional. 

Tkachev menekankan pentingnya mengembangkan solusi modern untuk mengelola tantangan ekonomi, dengan menyoroti sifat Bitcoin yang terdesentralisasi sebagai perlindungan terhadap tekanan keuangan eksternal.

Proposal ini muncul beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin memberikan komentar positif tentang Bitcoin dalam sebuah konferensi, menyebutnya sebagai teknologi yang tak terhentikan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya