Berita

Ilustrasi/bitcoinsistemi

Bisnis

Lawan Sanksi Barat, Parlemen Rusia Ajukan Proposal Pembentukan Cadangan Bitcoin Nasional

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 11:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mata uang kripto Bitcoin (BTC) diyakini bisa digunakan sebagai alat untuk melawan sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia.
Anton Tkachev, anggota Duma Negara dari partai Novye Lyudi mengusulkan pembentukan cadangan BTC nasional.
Dalam permohonan resmi kepada Menteri Keuangan Anton Siluanov, Tkachev mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin yang mirip dengan cadangan mata uang asing.

Ia berpendapat bahwa mata uang kripto menawarkan keuntungan unik dalam mengurangi risiko yang terkait dengan sanksi, inflasi, dan volatilitas mata uang.


“Dengan akses terbatas ke sistem pembayaran internasional, mata uang kripto merupakan salah satu dari sedikit opsi yang layak untuk perdagangan global dalam kondisi saat ini," kata Tkachev, seperti dikutip dari Cryptoslate, Rabu 11 Desember 2024.

Tkachev menunjuk pada valuasi Bitcoin yang meningkat, dengan mencatat harga mata uang kripto itu sempat dijual 100.000 Dolar AS sebagai bukti keandalannya.

Meskipun saat ini diperdagangkan di sekitar level 97.000 Dolar AS, Bitcoin telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang signifikan, mencapai puncaknya di atas 103.000 Dolar AS di awal bulan ini.

Proposal tersebut sejalan dengan inisiatif Bank Sentral Rusia yang lebih luas untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem pembayaran internasional. 

Tkachev menekankan pentingnya mengembangkan solusi modern untuk mengelola tantangan ekonomi, dengan menyoroti sifat Bitcoin yang terdesentralisasi sebagai perlindungan terhadap tekanan keuangan eksternal.

Proposal ini muncul beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin memberikan komentar positif tentang Bitcoin dalam sebuah konferensi, menyebutnya sebagai teknologi yang tak terhentikan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya