Berita

Salamuddin Daeng/Ist

Publika

Pertamina Sekarang Memasuki Era Patriotisme

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 09:45 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BAGAIMANA patriotisme itu? Yakni kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kepentingan perusahaan apalagi kepentingan pribadi manajemen Pertamina dapat dinomorduakan. Walaupun keduanya dapat dilaksanakan bersamaan.

Dalam hal apa patriotisme, Pertamina akan tampak? Yakni dalam manajemen LPG bersubsidi 3 kg. Mengapa LPG subsidi? Karena subsidi LPG adalah yang paling besar.

Mengapa bisa terjadi? Karena LPG Non subsidi gagal mendapat tempat di masyarakat Indonesia. Sebanyak 97 persen LPG yang dikonsumsi masyarakat adalah LPG 3 kg. Seharusnya ini bisa lebih berimbang.


Dengan semangat patriotisme tersebut, Pertamina harus dapat mengurangi beban pemerintah dalam menanggung subsidi LPG 3 kg yang merupakan subsidi paling besar dalam kelompok subsidi energi di Pertamina.

Jika kesadaran patriotisme hadir dalam jiwa stakeholder LPG subsidi 3 kg, maka seharusnya beban APBN dapat dikurangi secara perlahan-lahan. Stakeholder LPG dapat berusaha meningkatkan pangsa pasar LPG non subsidi. Jika ada tekad, kemauan, pasti ada jalan.

Selama ini para pelaku bisnis LPG 3 kg telah mengambil keuntungan sangat besar dalam kegiatan distribusi LPG subsidi 3 kg. Mereka sangat menikmati kemapanan ini. Seolah-olah ini adalah rezeki dari langit. Padahal ini adalah buah dari kebijakan.

Keuntungan bisnis LPG subsidi 3 kg telah mengalahkan bisnis energi manapun yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia tidak ada satu bisnis pun yang keuntungannya dapat mengalahkan margin bisnis LPG 3 kg.

Bayangkan para pelaku bisnis LPG 3 kg bisa mengambil keuntungan lebih dari 60 persen dari usahanya. Para agen LPG 3 kg mengambil LPG 3 kg dengan menebus kepada Pertamina seharga Rp11.584 per tabung LPG 3 kg.

Selanjutnya pemerintah daerah (Pemda) menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) mencapai Rp18.000 sampai dengan Rp19.000 per tabung LPG 3 kg. Selisih yang sangat besar yang menjadi margin keuntungan yang diterima pengusaha.

HET yang dikeluarkan Pemda tentu sangat dinikmati oleh pengusaha pebisnis LPG subsidi. Tapi ini adalah tindakan yang sangat tidak patriotik. Kebijakan ini mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan subsidi yang seharusnya mereka terima.

Ini bahkan dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak patut dalam bernegara. Bagaimana mungkin sebagai anak bangsa dengan kewajiban bela negara yang melekat, namun sanggup mengambil keuntungan sangat besar dari keringat rakyat dengan cara yang tidak patut?

Semangat patriotisme Pertamina ke depan akan disertai dengan usaha membina mitra-mitra bisnis mereka, termasuk para pebisnis LPG 3 kg dan pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi HET, agar di masa mendatang kebijakan yang tidak mencerminkan bela bangsa, bela negara dan tidak mencerminkan jiwa bela rakyat selayaknya dihentikan.

Semua harus bersama dalam satu barisan besar, yakni barisan pengusaha LPG subsidi 3 kg yang berkomitmen untuk mengurangi beban subsidi LPG 3 kg yang telah membuat APBN Indonesia jebol. Semoga ya.

Penulis adalah Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya