Ketua DPR RI Puan Maharani/RMOL
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dialokasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kecil.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, saat ini tuntutan untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang telah membayangi pemerintah.
Menurut Puan, tuntutan itu diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
“Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan, karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu 11 Desember 2024.
Puan juga mengingatkan bahwa anggaran negara datang dari uang rakyat, yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka belanja negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” kata Puan.
Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika.
Mulai dari tantangan global pascapandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.
Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan," kata Puan.
Adapun APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.
Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.
“DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” tutup Puan.
