Berita

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya/RMOL

Politik

Prabowo Berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, Kemendagri: Kalau Ibukota Berfungsi Secara Maksimal

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 17:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proses pembangunan IKN Nusantara tampaknya bakal digeber pemerintah. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sudah berancang-ancang bakal berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 mendatang.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Presiden Prabowo bakal berkantor jika seluruh infrastruktur di IKN sudah beres. Kemudian tugas dan fungsi Eksekutif, Legislatif, serta Yudikatif juga sudah berjalan di IKN. 

“Begini, presiden menekankan bahwa ibukota itu akan berfungsi aktif apabila Trias Politika sudah lengkap, jadi tidak hanya kantor presiden tapi juga ada Eksekutif dan Yudikatif,” kata Bima Arya di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.


Ia menegaskan bahwa Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono telah menyiapkan secara maksimal pembangunan IKN, agar Presiden Prabowo dapat bekerja di Ibukota baru Indonesia itu.

“Bapak Basuki menyatakan kesiapannya untuk melakukan akselerasi, sehingga begitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatifnya sudah siap maka di saat itulah nanti ibukota berfungsi secara maksimal, dan saat itulah presiden akan mulai beraktivitas di sana, kira-kira begitu,” papar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Bima Arya menambahkan, kesiapan Otorita IKN menjadi tolok ukur jadi atau tidaknya Presiden Prabowo berkantor di sana pada 17 Agustus 2028. 

“Kayaknya tergantung tadi diakselerasi oleh otoritas IKN di sana pembangunannya, ya begitu selesai akan pindah, kalau kesiapannya dua tahun maka pindahannya bisa lebih cepat,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya