Berita

Anggota Komisi III DPR F-PKB, Abdullah/RMOL

Politik

Hari HAM Sedunia

Komisi III DPR: Negara Harus Penuhi Hak Dasar Rakyat!

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 13:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Memperingati Hari HAM Sedunia atau World Human Rights Day yang jatuh pada 10 Desember, Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB Abdullah berharap penegakan hukum kasus-kasus korupsi dapat mengembalikan hak-hak rakyat yang terabaikan karena tindak pidana korupsi.

“Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara,” kata Abdullah dalam keterangannya, Selasa 10 Desember 2024. 

Politikus PKB ini menaruh harapan kepada calon pimpinan KPK yang telah lolos uji kelayakan dan kepatuhan DPR agar bisa memperkuat kolaborasi antar-instansi terkait pengoptimalan pemberantasan korupsi secara holistik.


"Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan dukungan penuh dari semua elemen, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat," kata Abdullah.

Selain itu, Abdullah menilai diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program-program antikorupsi di tingkat daerah. Hal ini mengingat praktik korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga meluas hingga ke level pemerintahan daerah.

"Korupsi bisa terjadi di semua lini dan wilayah, sehingga perlu pengawasan dan edukasi dalam pencegahan korupsi. Hal ini harus menjadi prioritas," kata Abdullah. 

Di sisi lain, penanaman nilai-nilai integritas dan etika sejak dini melalui pendidikan formal maupun nonformal dinilai dapat menciptakan generasi yang lebih sadar akan bahaya korupsi. 

Abdullah berharap peringatan Hakordia 2024 bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat tekad bersama dalam memberantas korupsi. 

“Korupsi adalah musuh bersama. Tidak ada pihak yang dapat memberantas korupsi sendirian. Dibutuhkan kolaborasi, integritas, dan keberanian untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi," tegasnya.

"Jadikan ini momentum untuk memperkuat semangat kita dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dengan memastikan Indonesia terbebas dari korupsi,” demikian Abdullah.






Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya