Komisi III DPR: Negara Harus Penuhi Hak Dasar Rakyat!

Memperingati Hari HAM Sedunia atau World Human Rights Day yang jatuh pada 10 Desember, Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB Abdullah berharap penegakan hukum kasus-kasus korupsi dapat mengembalikan hak-hak rakyat yang terabaikan karena tindak pidana korupsi.

“Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara,” kata Abdullah dalam keterangannya, Selasa 10 Desember 2024. 

Politikus PKB ini menaruh harapan kepada calon pimpinan KPK yang telah lolos uji kelayakan dan kepatuhan DPR agar bisa memperkuat kolaborasi antar-instansi terkait pengoptimalan pemberantasan korupsi secara holistik.

"Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan dukungan penuh dari semua elemen, termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat," kata Abdullah.

Selain itu, Abdullah menilai diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program-program antikorupsi di tingkat daerah. Hal ini mengingat praktik korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga meluas hingga ke level pemerintahan daerah.

"Korupsi bisa terjadi di semua lini dan wilayah, sehingga perlu pengawasan dan edukasi dalam pencegahan korupsi. Hal ini harus menjadi prioritas," kata Abdullah. 

Di sisi lain, penanaman nilai-nilai integritas dan etika sejak dini melalui pendidikan formal maupun nonformal dinilai dapat menciptakan generasi yang lebih sadar akan bahaya korupsi. 

Abdullah berharap peringatan Hakordia 2024 bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat tekad bersama dalam memberantas korupsi. 

“Korupsi adalah musuh bersama. Tidak ada pihak yang dapat memberantas korupsi sendirian. Dibutuhkan kolaborasi, integritas, dan keberanian untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi," tegasnya.

"Jadikan ini momentum untuk memperkuat semangat kita dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dengan memastikan Indonesia terbebas dari korupsi,” demikian Abdullah.