Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz/Net

Dunia

Jerman dan Prancis Siap Kerja Sama dengan Pemimpin Baru Suriah

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 12:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Merespons penggulingan rezim Assad, Jerman dan Prancis menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah baru di Suriah.

Kesepakatan tersebut disampaikan selama percakapan telepon antara Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin, 9 Desember 2024.

Juru bicara pemerintah Jerman Steffen Hebestreit mengutip pernyataan para pemimpin tersebut mengatakan bahwa Assad telah menyebabkan penderitaan yang mengerikan bagi rakyat Suriah dan kerusakan besar bagi negaranya.


Oleh sebab itu setelah kejatuhannya, Jerman dan Prancis bersedia menjalin kerja sama dengan pemerintahan baru Suriah yang dijalankan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia fundamental dan perlindungan terhadap minoritas.

“Keduanya sepakat bahwa mereka siap bekerja sama dengan para penguasa baru atas dasar hak asasi manusia yang fundamental dan perlindungan terhadap minoritas etnis dan agama,” ungkap Jubir, seperti dimuat AFP.

Dikatakan Jubir, kedua pemimpin sepakat untuk bekerja sama guna memperkuat komitmen Uni Eropa, khususnya dengan mendukung proses politik inklusif di Suriah dalam koordinasi dengan mitra Timur Tengah.

Assad digulingkan dari kekuasaan pada hari Minggu oleh serangan kilat oleh kelompok "Hayat Tahrir al-Sham" (HTS), yang berakar pada cabang al-Qaeda di Suriah tetapi telah berusaha untuk memoderasi citranya.

Pejabat Barat menyambut baik berakhirnya kekuasaan Assad yang panjang, tetapi khawatir akan kerusuhan lebih lanjut seperti yang terjadi di Libya setelah penggulingan Moamer Kadhafi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya