Berita

Kendaraan lapis baja tentara Israel di sekitar zona penyangga demiliterisasi, dekat Quneitra di barat daya Suriah pada 8 Desember 2024/Net

Dunia

Arab Saudi: Israel Sabotase Peluang Perdamaian Suriah dengan Caplok Golan

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 12:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Upaya Israel untuk menduduki zona penyangga Suriah di sekitar Dataran Tinggi Golan menunjukkan ambisinya untuk menyabotase peluang pemulihan stabilitas di negara Timur Tengah tersebut.

Pandangan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Al-Arabiya pada Selasa, 10 Desember 2024.

Pasukan Israel telah dikerahkan ke zona penyangga yang dikuasai pasukan Suriah di Dataran Tinggi Golan sejak Minggu, 8 Desember 2024. Mereka mengklaim tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi warga Israel.


Menurut Arab Saudi pengerahan pasukan untuk merebut zona penyangga sama saja dengan melanggar perjanjian pelepasan diri tahun 1974 antara Suriah dan Israel.

"Pengambilalihan tersebut menegaskan pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap hukum internasional dan komitmennya untuk menyabotase peluang Suriah untuk mendapatkan kembali keamanan, stabilitas, dan integritas teritorialnya," bunyi pernyataan Kemlu Saudi.

Riyadh meminta masyarakat internasional untuk mengutuk keputusan Israel dan mendesak penghormatan terhadap kedaulatan Suriah.

Setelah pasukan pemberontak menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada Minggu, 8 Desember 2024, pasukan militer Israel langsung bergerak mencaplok wilayah Suriah dengan menguasai Dataran Tinggi Golan.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan Israel untuk merebut zona penyangga di Dataran Tinggi Golan yang didirikan berdasarkan perjanjian gencatan senjata Israel-Suriah pada 1974.

Netanyahu berdalih bahwa perjanjian yang telah berlangsung 50 tahun itu telah selesai dengan tentara Suriah sehingga mengharuskan pengambilalihan oleh Israel.

Israel sebelumnya telah menduduki sebagian wilayah Dataran Tinggi Golan yang subur setelah perang 1967. Komunitas Internasional menilai pendudukan itu ilegal, kecuali Amerika Serikat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya