Berita

Ilustrasi/Hanoi Times

Bisnis

Pemerintah Vietnam Kembali Pangkas PPN Jadi 8 Persen Hingga Juni 2025

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 10:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Vietnam kembali memperpanjang kebijakan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8 persen hingga Juni 2025.

Seperti dikutip dari Vietnam Plus pada Selasa 10 Desember 2024, PPN di negara itu turun 2 persen dari sebelumnya 10 persen, hingga pertengahan 2025 mendatang.

Meski demikian, pemotongan PPN tidak berlaku bagi semua barang. Untuk beberapa sektor, PPN tetap sebesar 10 persen.


Sektor-sektor yang dikecualikan dari kebijakan tersebut antara lain properti, keuangan, telekomunikasi, pertambangan, minyak dan batu bara, serta barang mewah.

Adapun pemangkasan PPN ini dilakukan karena pemerintah negara tetangga itu tengah berupaya menggenjot ekonomi dan mendorong belanja rumah tangga domestik.

Ekonomi Vietnam sebelumnya sempat terguncang akibat pandemi. Sebagai negara yang bergantung pada ekspor, Vietnam juga menghadapi risiko gejolak perdagangan global.

Kebijakan pemangkasan PPN ini sendiri sudah dilakukan sejak Januari 2024 yang dievaluasi setiap enam bulan. Sama seperti Indonesia, Vietnam diketahui juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya