Berita

Ilustrasi/Hanoi Times

Bisnis

Pemerintah Vietnam Kembali Pangkas PPN Jadi 8 Persen Hingga Juni 2025

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 10:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Vietnam kembali memperpanjang kebijakan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8 persen hingga Juni 2025.

Seperti dikutip dari Vietnam Plus pada Selasa 10 Desember 2024, PPN di negara itu turun 2 persen dari sebelumnya 10 persen, hingga pertengahan 2025 mendatang.

Meski demikian, pemotongan PPN tidak berlaku bagi semua barang. Untuk beberapa sektor, PPN tetap sebesar 10 persen.


Sektor-sektor yang dikecualikan dari kebijakan tersebut antara lain properti, keuangan, telekomunikasi, pertambangan, minyak dan batu bara, serta barang mewah.

Adapun pemangkasan PPN ini dilakukan karena pemerintah negara tetangga itu tengah berupaya menggenjot ekonomi dan mendorong belanja rumah tangga domestik.

Ekonomi Vietnam sebelumnya sempat terguncang akibat pandemi. Sebagai negara yang bergantung pada ekspor, Vietnam juga menghadapi risiko gejolak perdagangan global.

Kebijakan pemangkasan PPN ini sendiri sudah dilakukan sejak Januari 2024 yang dievaluasi setiap enam bulan. Sama seperti Indonesia, Vietnam diketahui juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya