Berita

Komandan HTS, Abu Muhammad Al-Jolani/Net

Dunia

Inggris Pertimbangkan Hapus Pemberontak Suriah HTS dari Daftar Teroris

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah penggulingan rezim Bashar Al-Assad, pemerintah Inggris sepertinya akan menghapus pemimpin kelompok pemberontakan Suriah Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) dari daftar terorisnya dalam waktu dekat. 

Keberhasilan HTS menaklukkan ibu kota, Damaskus menjadikannya  otoritas terkemuka di antara kelompok oposisi dan kemungkinan membentuk pemerintahan Suriah berikutnya. 

Namun, satu kendala utama yang menghalangi yakni karena HTS telah dilarang sebagai organisasi teroris selama bertahun-tahun oleh banyak negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, karena hubungan historisnya sebelumnya dengan Al Qaeda.


Kendati demikian menurut Menteri Hubungan Antar pemerintah Inggris, Pat McFadden status teroris yang disematkan pada HTS bisa berubah. 

"Situasi di Suriah saat ini masih belum stabil sehingga pencopotan status teroris harusnya dipertimbangkan," ujarnya, seperti dimuat BBC pada Senin, 9 Desember 2024. 

McFadden menilai apa yang disampaikan komandan HTS, Abu Muhammad Al-Jolani dalam pidatonya menunjukkan bahwa mereka peduli dengan hak-hak rakyat. 

"Ia mengatakan beberapa hal yang benar tentang perlindungan kaum minoritas, tentang penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Jadi kita akan membahasnya dalam beberapa hari mendatang," kata dia.

Juru Bicara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer menegaskan bahwa pemerintah tetap pada kebijakan lama untuk tidak terlibat dengan organisasi yang masuk daftar hitam tetapi akan meninjau daftar teroris secara berkala.

Tokoh pemerintah dan keamanan Inggris lainnya yang mengomentari masalah ini termasuk Sir John Sawers, mantan kepala badan intelijen asing Inggris MI6 mengatakan agak konyol jika London tidak dapat terlibat dengan HTS karena larangan tersebut.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya