Berita

Korban ranjau darat di Myanmar./AFP

Global

Myanmar Paling Mematikan karena Ranjau Darat, India Kirim Bantuan Beras

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 06:20 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Myanmar baru-baru ini mendapatkan bantuan beras sebanyak 2.200 metrik ton dari India. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, bantuan yang dikirimkan dari Pelabuhan Chennai hari Sabtu lalu, 7 Desember 2024, sejalan dengan kebijakan “Bertindak ke Timur” dan “Mengutamakan Tetangga’”.

Di tengah ketegangan yang terus terjadi, Myanmar kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Tidak sedikit lahan pertanian dan ladang dipenuhi ranjau darat. 

Menurut studi yang dilakukan UNICEF, jumlah korban sipil, termasuk anak-anak, yang terbunuh atau cacat akibat ranjau darat dan bahan peledak di Myanmar tercatat sebanyak 1.052 orang. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu. Dari angka itu sebanyak 188 orang tewas dan 864 orang terluka. Lebih dari 20 persen korban adalah anak-anak


Myanmar dilanda kekacauan sejak junta militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dalam kudeta tahun 2021. Konflik mengubah Myanmar menjadi salah satu negara yang paling terkontaminasi ranjau darat di dunia. Selama beberapa tahun terakhir, perlawanan sipil bersenjata telah bergabung dengan kelompok etnis bersenjata yang sudah lama ada untuk melawan militer.

Kepemimpinan junta berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyusul kekalahan di medan perang dalam serangan besar-besaran oleh kelompok pemberontak yang dimulai pada bulan Oktober.

UNICEF mengatakan ranjau darat dan persenjataan peledak lainnya digunakan tanpa pandang bulu oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

"Penggunaan ranjau darat tidak hanya tercela tetapi juga ilegal menurut hukum humaniter internasional," kata Debora Comini, direktur regional UNICEF untuk Asia Timur dan Pasifik, kepada Reuters.

Menurut data UNICEF, jantung pertanian Sagaing menyumbang lebih dari 35 persen dari semua korban terkait ranjau darat pada tahun 2023.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya