Berita

Dok Foto/Net

Politik

Islah Bahrawi: Kita Belum Siap Menempatkan Polisi di Bawah Kementerian

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 23:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. 

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi tak setuju dengan adanya wacana tersebut. 

"Kita belum siap untuk menempatkan kepolisian di bawah kementerian atau di bawah berjenjang karir di bawah gubernur atau di bawah walikota maupun bupati. Ini tentu saja kita semakin tidak siap," kata Islah dalam keterangannya, Senin 9 Desember 2024. 


Menurut dia, bisa dibayangkan bagaimana intervensi-intervensi politik baik dari gubernur, wakil gubernur maupun DPRD. 

Sebab, lanjut dia, polisi yang saat ini berada di bawah Presiden saja masih rentan dengan penggunaan-penggunaan pragmatisme politik itu. 

"Tapi secara pribadi saya tidak setuju memang Polri berada di bawah Kementerian. Polri itu memang harus independen berada di bawah Presiden. Dengan sistem pelaporan (kepada) Kemenko Polkam," jelasnya.

Islah menilai, Presiden RI dan Kapolri boleh saja berganti, namun Polri harus tetap ada, untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dan menjamin keamanan di tengah masyarakat sipil. 

“Dan ini adalah cita-cita reformasi. Itu adalah amanah reformasi kepada kita hari ini, untuk bisa menjaga independensi Polri," tegasnya. 

Aktivis NU ini juga meyakini bahwa akan lebih parah intervensi politik jika Polri nantinya di bawah kementerian. 

"Jadi usul saya bahwa pembenahan internal itu juga penting. Supaya Polri bisa berbenah dan kembali lagi menjadi polisi rakyat. Kembali lagi menjadi polisi yang harum di mata rakyat. Artinya rakyat merasa terlindungi ketika polisi hadir. Dan harus dikembalikan marwah-marwahnya," pungkasnya.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus sebelumnya mendorong Polri kembali berada di bawah TNI atau Kemendagri. Ia berdalih, hal itu demi reformasi Polri serta mencegah oknum bermain politik.

“Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Deddy belum lama ini.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Prabowo-Pramono Pasangan Kuat Luar Dalam

Sabtu, 04 April 2026 | 06:08

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Air Bersih Warga

Sabtu, 04 April 2026 | 05:40

Batas ‘Scroll’ Anak

Sabtu, 04 April 2026 | 05:14

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

Sabtu, 04 April 2026 | 05:12

Vicky Mundur dari Polisi, Kasus yang Ditangani juga Ikutan Mundur

Sabtu, 04 April 2026 | 04:38

Satu Orang Tewas Imbas Kecelakaan Beruntun di Tol Solo-Semarang

Sabtu, 04 April 2026 | 04:03

Negara Harus Tegas atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Sabtu, 04 April 2026 | 04:00

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung, Sopir Tewas

Sabtu, 04 April 2026 | 03:38

IAW Peringatkan Potensi Kebocoran Lebih Besar di Bea Cukai

Sabtu, 04 April 2026 | 03:26

Dedi Mulyadi Lunasi Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo

Sabtu, 04 April 2026 | 03:03

Selengkapnya