Berita

Dok Foto/Net

Politik

Islah Bahrawi: Kita Belum Siap Menempatkan Polisi di Bawah Kementerian

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 23:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. 

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi tak setuju dengan adanya wacana tersebut. 

"Kita belum siap untuk menempatkan kepolisian di bawah kementerian atau di bawah berjenjang karir di bawah gubernur atau di bawah walikota maupun bupati. Ini tentu saja kita semakin tidak siap," kata Islah dalam keterangannya, Senin 9 Desember 2024. 


Menurut dia, bisa dibayangkan bagaimana intervensi-intervensi politik baik dari gubernur, wakil gubernur maupun DPRD. 

Sebab, lanjut dia, polisi yang saat ini berada di bawah Presiden saja masih rentan dengan penggunaan-penggunaan pragmatisme politik itu. 

"Tapi secara pribadi saya tidak setuju memang Polri berada di bawah Kementerian. Polri itu memang harus independen berada di bawah Presiden. Dengan sistem pelaporan (kepada) Kemenko Polkam," jelasnya.

Islah menilai, Presiden RI dan Kapolri boleh saja berganti, namun Polri harus tetap ada, untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dan menjamin keamanan di tengah masyarakat sipil. 

“Dan ini adalah cita-cita reformasi. Itu adalah amanah reformasi kepada kita hari ini, untuk bisa menjaga independensi Polri," tegasnya. 

Aktivis NU ini juga meyakini bahwa akan lebih parah intervensi politik jika Polri nantinya di bawah kementerian. 

"Jadi usul saya bahwa pembenahan internal itu juga penting. Supaya Polri bisa berbenah dan kembali lagi menjadi polisi rakyat. Kembali lagi menjadi polisi yang harum di mata rakyat. Artinya rakyat merasa terlindungi ketika polisi hadir. Dan harus dikembalikan marwah-marwahnya," pungkasnya.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus sebelumnya mendorong Polri kembali berada di bawah TNI atau Kemendagri. Ia berdalih, hal itu demi reformasi Polri serta mencegah oknum bermain politik.

“Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Deddy belum lama ini.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya