Berita

Dok Foto/Net

Politik

Islah Bahrawi: Kita Belum Siap Menempatkan Polisi di Bawah Kementerian

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 23:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. 

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi tak setuju dengan adanya wacana tersebut. 

"Kita belum siap untuk menempatkan kepolisian di bawah kementerian atau di bawah berjenjang karir di bawah gubernur atau di bawah walikota maupun bupati. Ini tentu saja kita semakin tidak siap," kata Islah dalam keterangannya, Senin 9 Desember 2024. 


Menurut dia, bisa dibayangkan bagaimana intervensi-intervensi politik baik dari gubernur, wakil gubernur maupun DPRD. 

Sebab, lanjut dia, polisi yang saat ini berada di bawah Presiden saja masih rentan dengan penggunaan-penggunaan pragmatisme politik itu. 

"Tapi secara pribadi saya tidak setuju memang Polri berada di bawah Kementerian. Polri itu memang harus independen berada di bawah Presiden. Dengan sistem pelaporan (kepada) Kemenko Polkam," jelasnya.

Islah menilai, Presiden RI dan Kapolri boleh saja berganti, namun Polri harus tetap ada, untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dan menjamin keamanan di tengah masyarakat sipil. 

“Dan ini adalah cita-cita reformasi. Itu adalah amanah reformasi kepada kita hari ini, untuk bisa menjaga independensi Polri," tegasnya. 

Aktivis NU ini juga meyakini bahwa akan lebih parah intervensi politik jika Polri nantinya di bawah kementerian. 

"Jadi usul saya bahwa pembenahan internal itu juga penting. Supaya Polri bisa berbenah dan kembali lagi menjadi polisi rakyat. Kembali lagi menjadi polisi yang harum di mata rakyat. Artinya rakyat merasa terlindungi ketika polisi hadir. Dan harus dikembalikan marwah-marwahnya," pungkasnya.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus sebelumnya mendorong Polri kembali berada di bawah TNI atau Kemendagri. Ia berdalih, hal itu demi reformasi Polri serta mencegah oknum bermain politik.

“Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Deddy belum lama ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya