Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2024/RMOL

Hukum

Setyo Budiyanto Komitmen Perbaiki IPK dan Tangkap Buronan KPK

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 23:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Setyo Budiyanto berkomitmen akan memperbaiki angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) hingga menangkap para buronan.

Hak itu disampaikan Setyo usai menghadiri acara Pembukaan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2024.

"Namanya indeks, sekarang posisinya di angka 3.8. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membaik harapannya. Bukan saja harapan dari masyarakat, saya yakin setiap pimpinan, setiap pegawai semua berharap supaya indeks persepsi korupsi itu akan menjadi lebih baik," kata Setyo kepada wartawan.


Setyo menjelaskan, IPK Indonesia dapat diperbaiki dengan berbagai upaya yang akan dilakukan dengan berbagai sinergi dan kolaborasi semua pihak.

"Nah caranya, ya tentu tidak bisa kami sendiri. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara, mudah-mudahan dengan dukungan, dengan kerjasama, kolaborasi, dengan berbagai macam cara tadi, mudah-mudahan ini bisa kami lakukan," terang dia.

Lanjut Setyo, pencapaian itu tidak mutlak bisa dilakukan KPK saja, melainkan harus melibatkan semua elemen bangsa.

"Kemudian yang kedua tadi masalah beberapa DPO, itu juga menjadi upaya untuk ya semenjak kami di sini sebenarnya itu kami juga berusaha keras ya, tentu nanti menjadi target kami berusaha, mudah-mudahan ya beberapa target yang masih belum tertangkap bisa kita lakukan secara maksimal juga, pastinya kita juga mengharapkan dukungan semua pihak gitu ya, makin cepat tentunya makin bagus," pungkas Setyo.

KPK periode 2019-2024 masih memiliki "utang" untuk menangkap 3 buronan, yakni Kirana Kotama alias Thay Ming, Harun Masiku, dan Paulus Tannos.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya