Presiden terpilih AS, Donald Trump/Net
Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump ingin mendeportasi semua imigran ilegal di negara itu selama menjabat empat tahun ke depan.
Dalam wawancara NBC News, Welker bertanya kepada Trump apakah rencananya adalah mendeportasi semua orang tanpa status hukum. Presiden AS itu kemudian mengatakan ya.
"Saya pikir Anda harus melakukannya. Itu hal yang sangat sulit dilakukan. Anda tahu, Anda memiliki aturan, regulasi, hukum," jawab Trump.
Namun Trump mengaku ingin ada kesepakatan untuk melindungi imigran "Dreamer" yang dibawa ke AS secara ilegal saat masih anak-anak, dengan mengatakan Partai Republik terbuka terhadap gagasan tersebut.
Trump diperkirakan akan menyatakan imigrasi ilegal sebagai keadaan darurat nasional saat ia menjabat pada 20 Januari dan memanfaatkan sumber daya dari seluruh pemerintah federal untuk mendukung tindakan keras yang luas.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memperkirakan sekitar 11 juta imigran berada di AS secara ilegal pada Januari 2022, meskipun angkanya kemungkinan lebih tinggi saat ini.
Selama masa jabatan presidennya 2017-2021, Trump mencoba mengakhiri program yang memberikan keringanan deportasi dan izin kerja bagi para imigran, tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung.
Trump juga mengatakan bahwa ia berencana untuk mengambil tindakan eksekutif pada hari pertamanya menjabat untuk mencoba mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang memberikan kewarganegaraan kepada siapa pun yang lahir di AS terlepas dari status imigrasi orang tua mereka.
Rencana Trump untuk mencoba mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum. Hak tersebut berasal dari amandemen Konstitusi AS dan didukung oleh preseden Mahkamah Agung tahun 1898.
Kepala perbatasan baru yang ditunjuk Trump, Tom Homan dan wakil kepala staf Stephen Miller, mengatakan hwa Kongres harus memberikan peningkatan dana yang besar untuk penegakan hukum imigrasi.
Dewan Imigrasi Amerika yang pro-imigrasi memperkirakan bahwa mendeportasi semua imigran di AS secara ilegal selama lebih dari satu dekade akan menelan biaya 88 miliar dolar AS pertahun.
