AS Janji Ajak Kerja Sama Mitra dan Investor di Suriah Pasca Assad Digulingkan

Amerika Serikat (AS) berkomitmen akan bekerja sama dengan mitra dan investor di Suriah untuk memanfaatkan peluang dan mengelola resiko yang muncul pasca penggulingan Presiden Bashar AlAssad. 

Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa Suriah berada dalam masa risiko dan ketidakpastian. 

"Kita semua sudah memikirkan langkah selanjutnya, Amerika Serikat akan bekerja dengan mitra dan pemangku kepentingan di Suriah untuk membantu mereka memanfaatkan peluang serta mengelola risiko," ujar Biden di Gedung Putih, dikutip dari Reuters, Senin, 9 Desember 2024. 

Biden juga menyebut kejatuhan Assad sebagai "momen peluang bersejarah" bagi rakyat Suriah yang telah lama menderita. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ini adalah masa penuh risiko yang membutuhkan kehati-hatian dalam mengelola transisi kekuasaan di Suriah.

Namun, seorang pejabat senior AS memperingatkan bahwa AS tidak berencana menawarkan cetak biru untuk masa depan Suriah. 

"Masa depan akan ditentukan oleh rakyat Suriah," katanya kepada wartawan. 

Hingga saat ini AS terus memantau perkembangan dari kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh berbagai negara.

"Untuk saat ini mereka (HTS) mengatakan hal yang benar, tetapi masih terlalu dini untuk menilai apa yang akan terjadi," tambah pejabat senior AS, yang tidak dapat disebutkan namanya. Dikutip dari Reuters, pada Senin, 9 Desember 2024.

Diketahui, AS juga fokus memastikan keamanan senjata kimia di Suriah, meski tanpa melibatkan pasukan di lapangan. Pasukan AS juga melancarkan puluhan serangan presisi pada Minggu, 8 Desember 2024 lalu  untuk mencegah ISIS kembali membangun kekuatan di wilayah tersebut.

Rezim Bashar al-Assad, yang berkuasa sejak tahun 2000 setelah menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, dikenal dengan otoritariannya. 

Diketahui, dukungan Rusia, Hizbullah, dan Iran, menjadi pilar utama kekuasaan Assad. Namun, kejatuhannya kini mengguncang lanskap geopolitik Timur Tengah.

Konflik sipil yang dimulai pada 2011 merupakan bentuk protes damai yang berubah menjadi perang besar hingga melibatkan kekuatan regional dan internasional.