Momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net
JOKO WIDODO alias Jokowi telah pensiun. Purna tugas sebagai presiden ke-7. Dengan semua jasa dan kontroversinya, Jokowi harus diapresiasi dan dievaluasi.
Diapresiasi, karena 10 tahun Jokowi memimpin, tentu punya jasa besar untuk negeri ini. Jasa ini tidak boleh begitu saja dilupakan.
Jokowi juga perlu dievaluasi. Karena banyak kebijakan kontoversial yang tak jarang menciptakan kegaduhan berkepanjangan. PIK 2 dan IKN adalah bagian dari kontroversi itu.
Ini bisa menjadi bahan buat presiden berikutnya untuk memperbaiki apa yang tidak pas dari kebijakan sebelumnya.
Perlukah Jokowi dievaluasi secara hukum? Banyak aktivis yang mengajukan tuntutan soal ini. Ini tugas KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusutnya jika ada minimal dua alat bukti permulaan.
Selama ini, semua presiden Indonesia kebal hukum. Tidak seperti kepala negara di Malaysia, Thailand atau Vietnam. Apakah tuntutan publik agar Jokowi dan keluarga diadili akan direspon oleh lembaga hukum? Tulisan ini tidak mengulas soal itu.
Tulisan ini fokus menyoroti keterlibatan Jokowi di pemerintahan Prabowo. Stop! Sekedar sebagai penasehat, bagus. Jokowi dengan pengalamannya memimpin Indonesia selama 10 tahun akan sangat berarti jika dijadikan sebagai bapak bangsa.
Sesepuh yang layak untuk dimintai nasehat oleh presiden selanjutnya. Siapapun presiden itu. Tidak hanya Jokowi, tapi juga Megawati dan SBY. Mereka adalah bapak ibu bangsa. Sudah sepatutnya bersikap sebagai negarawan.
Tapi, mereka urus partai. Mereka urus anak-anak mereka. Di sinilah masalah integritas bangsa seringkali muncul. Nafsu kedinastian seringkali merusak pakem demokrasi. Sekali ada celah, aturan hukum kena imbas dan seringkali dikorbankan demi anak-anak. Ini yang membuat bangsa ini susah bergerak menuju kematangan.
Presiden ke-5, ke-6 dan ke-7 mesti hadir sebagai penasehat buat presiden yang sedang menjabat. Nasehat beda dengan intervensi. Nasehat sekedar memberikan pandangan. Kalau intervensi itu terlibat dalam eksekusi. Yang terakhir ini semestinya tidak boleh terjadi.
Politik is politik. Ada pakemnya sendiri. Politik menganut prinsip: "siapa yang kuat, ialah yang mengendalikan". Jika Prabowo masih bergantung kepada Jokowi, dan Jokowi masih melakukan intervensi, maka ini pertanda Jokowi masih punya kekuatan.
Kapan Jokowi akan hilang kekuatan pengaruhnya? Ketika Jokowi tidak terlibat lagi dalam kebijakan pemerintahan Prabowo.
Prabowo perlu mandiri. Ia seorang presiden dengan semua tanggung jawabnya untuk membawa Indonesia lebih baik kedepan. Bukan Indonesia yang berwajah Jokowi. Tapi Indonesia yang berwajah Prabowo.
Prabowo mesti berkarakter. Menjadi diri sendiri di dalam memimpin negeri ini. No Intervensi!
Anda seorang Jenderal. Jenderal yang hebat. Sudah saatnya Anda menunjukkan kehebatan Anda sebagai seorang presiden. Rakyat punya ekspektasi tinggi terhadap Anda. Terhadap pemimpin yang berkarakter.
Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
