Berita

Aksi demo di Korea Selatan yang menuntut pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol/AFP

Global

Ratusan Ribu Warga Korsel Turun ke Jalan, Tuntut Presiden Mundur

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 21:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ratusan ribu masyarakat Korea Selatan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di luar gedung parlemen saat sidang pleno voting pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol berlangsung.

Berdasarkan keterangan kantor berita Yonhap, nyaris 150 ribu demonstran berkumpul untuk menuntut Yoon mundur dari jabatannya pasca kepala negara itu memberlakukan darurat militer.

"Polisi memperkirakan sekitar 149.000 orang telah bergabung dalam aksi tersebut hingga pukul 17.30 waktu setempat, sedangkan penyelenggara aksi mengklaim jumlah yang hadir mencapai satu juta orang," bunyi laporan itu, Sabtu 7 Desember 2024.


Puluhan ribu demonstran tersebut melawan cuaca dingin dengan berkumpul di bagian depan gedung Majelis Nasional pada Sabtu sore waktu setempat.

Para demonstran berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari serikat pekerja, mahasiswa hingga warga biasa dari berbagai usia.

Mereka memenuhi ruas-ruas jalanan di dekat gedung Majelis Nasional di bagian barat Seoul, dengan membawa poster yang menyerukan pemakzulan Yoon.

"Lengserkan dia," bunyi salah satu poster yang dibawa demonstran Korsel.

"Lindungi negara dengan kekuatan cahaya lilin (unjuk rasa)," tulis poster lain yang dibawa demonstran, samb menyalakan lampu ponsel hingga lightstick mereka secara serentak dalam aksi tersebut.

Sebelumnya, Yoon sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dengan mengatakan rasa penyesalannya beberapa jam menjelang pemungutan suara rencana pemakzulan kepala negara itu.

"Saya sangat menyesal dan ingin dengan tulus meminta maaf kepada orang-orang yang terkejut," ujar Yoon, sambil membungkuk di depan kamera.

Keputusan memberlakukan darurat militer mendadak ini dilakukan Yoon pada awal pekan ini dan menjadi yang pertama kalinya di Korea Selatan sejak 1980, namun kebijakan ini hanya bertahan enam jam setelah presiden itu mendapat penolakan keras dari parlemen yang mengancam akan mengadakan pemungutan suara terkait pemakzulan.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya