Berita

Aksi demo di Korea Selatan yang menuntut pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol/AFP

Dunia

Ratusan Ribu Warga Korsel Turun ke Jalan, Tuntut Presiden Mundur

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 21:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ratusan ribu masyarakat Korea Selatan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di luar gedung parlemen saat sidang pleno voting pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol berlangsung.

Berdasarkan keterangan kantor berita Yonhap, nyaris 150 ribu demonstran berkumpul untuk menuntut Yoon mundur dari jabatannya pasca kepala negara itu memberlakukan darurat militer.

"Polisi memperkirakan sekitar 149.000 orang telah bergabung dalam aksi tersebut hingga pukul 17.30 waktu setempat, sedangkan penyelenggara aksi mengklaim jumlah yang hadir mencapai satu juta orang," bunyi laporan itu, Sabtu 7 Desember 2024.

Puluhan ribu demonstran tersebut melawan cuaca dingin dengan berkumpul di bagian depan gedung Majelis Nasional pada Sabtu sore waktu setempat.

Para demonstran berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari serikat pekerja, mahasiswa hingga warga biasa dari berbagai usia.

Mereka memenuhi ruas-ruas jalanan di dekat gedung Majelis Nasional di bagian barat Seoul, dengan membawa poster yang menyerukan pemakzulan Yoon.

"Lengserkan dia," bunyi salah satu poster yang dibawa demonstran Korsel.

"Lindungi negara dengan kekuatan cahaya lilin (unjuk rasa)," tulis poster lain yang dibawa demonstran, samb menyalakan lampu ponsel hingga lightstick mereka secara serentak dalam aksi tersebut.

Sebelumnya, Yoon sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dengan mengatakan rasa penyesalannya beberapa jam menjelang pemungutan suara rencana pemakzulan kepala negara itu.

"Saya sangat menyesal dan ingin dengan tulus meminta maaf kepada orang-orang yang terkejut," ujar Yoon, sambil membungkuk di depan kamera.

Keputusan memberlakukan darurat militer mendadak ini dilakukan Yoon pada awal pekan ini dan menjadi yang pertama kalinya di Korea Selatan sejak 1980, namun kebijakan ini hanya bertahan enam jam setelah presiden itu mendapat penolakan keras dari parlemen yang mengancam akan mengadakan pemungutan suara terkait pemakzulan.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Tekuk Fiorentina 2-1, Napoli Tak Biarkan Inter Tenang

Senin, 10 Maret 2025 | 01:21

Polda Jateng Tegas Larang Petasan Sepanjang Ramadan

Senin, 10 Maret 2025 | 00:59

Kluivert Tiba di Jakarta Ditemani Mantan Pemain Man United

Senin, 10 Maret 2025 | 00:41

Cegah Bencana Seperti di Jabotabek, Menteri ATR/BPN Evaluasi Tata Ruang di Jatim

Senin, 10 Maret 2025 | 00:25

Asiang Versus JACCS MPM Finance, Peneliti IPD-LP Yakin Hakim MA Lebih Adil

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:58

Beri Bantuan untuk Korban Banjir di Candulan, Okta Kumala Dewi Berharap Ada Solusi Jangka Panjang

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:41

PSU Empat Lawang Diikuti Dua Paslon, Pencoblosan pada 19 April 2025

Minggu, 09 Maret 2025 | 23:20

Update Banjir dan Longsor Sukabumi: 5 Orang Wafat, 4 Orang Hilang

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:44

Menanti Keberanian Kejagung Bongkar Biang Kerok Korupsi Migas

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:30

PTPN IV PalmCo Siapkan 23 Bus untuk Mudik di Sumatera dan Kalimantan

Minggu, 09 Maret 2025 | 22:18

Selengkapnya