Berita

Aksi demo di Korea Selatan yang menuntut pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol/AFP

Dunia

Ratusan Ribu Warga Korsel Turun ke Jalan, Tuntut Presiden Mundur

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 21:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ratusan ribu masyarakat Korea Selatan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di luar gedung parlemen saat sidang pleno voting pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol berlangsung.

Berdasarkan keterangan kantor berita Yonhap, nyaris 150 ribu demonstran berkumpul untuk menuntut Yoon mundur dari jabatannya pasca kepala negara itu memberlakukan darurat militer.

"Polisi memperkirakan sekitar 149.000 orang telah bergabung dalam aksi tersebut hingga pukul 17.30 waktu setempat, sedangkan penyelenggara aksi mengklaim jumlah yang hadir mencapai satu juta orang," bunyi laporan itu, Sabtu 7 Desember 2024.


Puluhan ribu demonstran tersebut melawan cuaca dingin dengan berkumpul di bagian depan gedung Majelis Nasional pada Sabtu sore waktu setempat.

Para demonstran berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari serikat pekerja, mahasiswa hingga warga biasa dari berbagai usia.

Mereka memenuhi ruas-ruas jalanan di dekat gedung Majelis Nasional di bagian barat Seoul, dengan membawa poster yang menyerukan pemakzulan Yoon.

"Lengserkan dia," bunyi salah satu poster yang dibawa demonstran Korsel.

"Lindungi negara dengan kekuatan cahaya lilin (unjuk rasa)," tulis poster lain yang dibawa demonstran, samb menyalakan lampu ponsel hingga lightstick mereka secara serentak dalam aksi tersebut.

Sebelumnya, Yoon sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dengan mengatakan rasa penyesalannya beberapa jam menjelang pemungutan suara rencana pemakzulan kepala negara itu.

"Saya sangat menyesal dan ingin dengan tulus meminta maaf kepada orang-orang yang terkejut," ujar Yoon, sambil membungkuk di depan kamera.

Keputusan memberlakukan darurat militer mendadak ini dilakukan Yoon pada awal pekan ini dan menjadi yang pertama kalinya di Korea Selatan sejak 1980, namun kebijakan ini hanya bertahan enam jam setelah presiden itu mendapat penolakan keras dari parlemen yang mengancam akan mengadakan pemungutan suara terkait pemakzulan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya