Berita

Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tingkat provinsi, digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Hotel Sari Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Desember 2024/RMOL

Politik

Rekap Suara Kepulauan Seribu Tak Disetujui RK-Suswono

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 20:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024, ditemukan kejadian khusus dari tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilgub DKI Jakarta tingkat Provinsi, yang digelar KPU DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Desember 2024.

Dalam momen tersebut terungkap adanya ketidaksepakatan tim RIDO atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Seribu.


Salah seorang anggota KPU Kepulauan Seribu menyampaikan kejadian khusus yang dilakukan oleh Tim RIDO dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten/kota itu.

"Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara, Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, tingkat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu," ujar perwakilan KPU Kepulauan Seribu.

"Seluruh saksi dan paslon 01, 02 dan 03 menghadiri rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 bertempat di Pulau Bidadari pada tanggal 1 Desember 2024," sambungnya mengawali penjelasan.

Setelah itu, perwakilan KPU itu mengungkapkan, kejadian khusus yang dilakukan Tim RIDO terjadi di akhir rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilgub DKI Jakarta di wilayah Kepulauan Seribu.

"Di akhir rapat pleno terbuka rekapitulasi, saksi dari paslon 01 menyampaikan tidak setuju dengan lokasi pelaksanaan rapat pleno terbuka," katanya.

Akibatnya, dokumen berita acara hasil rekapitulasi suara Kepulauan Seribu berupa Formulir (Form) D Hasil tidak ditandatangani Tim RIDO.

Menanggapi pemaparan dari KPU Kepulauan Seribu itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menanyakan kepada peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi hari ini, apakah ada nota keberatan atau tidak.

"Untuk keberatan hasil apakah ada keberatan hasil di Kepulauan Seribu?" tanya Wahyu dijawab tidak ada oleh peserta rapat pleno yang dihadiri oleh tim 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Di Pilgub DKI Jakarta, 3 pasangan calon yang bertanding antara lain Ridwan Kamil-Suswono sebagai pasangan calon nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai pasangan calon nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pasangan calon nomor urut 3.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya