Berita

Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Bakamla Tahun Anggaran 2024/Ist

Pertahanan

Bakamla Rumuskan Penguatan Keamanan Laut IKN

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 06:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara resmi membuka Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024. 

Acara ini dipimpin Kepala Bakamla Laksdya TNI Dr. Irvansyah yang diwakili Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla Laksma Askari dengan tema “Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Area Laut Ibu Kota Nusantara (IKN)” di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kepala Bakamla dalam sambutan yang dibacakan Laksma Askari menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengamankan perairan strategis Indonesia. 


“Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi sarana prasarana untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 6 Desember 2024.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dr. Akhmad Solihin dari Institut Pertanian Bogor dan Dr. Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina. 

Peserta terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, akademisi, serta perwakilan swasta, yang mengikuti kegiatan ini secara luring dan daring.

Diskusi dalam konsinyering ini juga membahas hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Diskusi Kelompok Terfokus (RTDG) sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyusun draf kebijakan strategis guna meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, khususnya di ALKI II dan kawasan laut IKN.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Para peserta menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk penguatan kerjasama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas teknologi pengawasan.

Partisipasi yang luas menunjukkan tingginya komitmen berbagai pihak dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Konsinyering ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya