Berita

Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Bakamla Tahun Anggaran 2024/Ist

Pertahanan

Bakamla Rumuskan Penguatan Keamanan Laut IKN

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 06:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara resmi membuka Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024. 

Acara ini dipimpin Kepala Bakamla Laksdya TNI Dr. Irvansyah yang diwakili Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla Laksma Askari dengan tema “Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Area Laut Ibu Kota Nusantara (IKN)” di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kepala Bakamla dalam sambutan yang dibacakan Laksma Askari menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengamankan perairan strategis Indonesia. 


“Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi sarana prasarana untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 6 Desember 2024.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dr. Akhmad Solihin dari Institut Pertanian Bogor dan Dr. Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina. 

Peserta terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, akademisi, serta perwakilan swasta, yang mengikuti kegiatan ini secara luring dan daring.

Diskusi dalam konsinyering ini juga membahas hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Diskusi Kelompok Terfokus (RTDG) sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyusun draf kebijakan strategis guna meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, khususnya di ALKI II dan kawasan laut IKN.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Para peserta menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk penguatan kerjasama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas teknologi pengawasan.

Partisipasi yang luas menunjukkan tingginya komitmen berbagai pihak dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Konsinyering ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Bripda Nopandri Anggota Polres Katingan Ditemukan Wafat Usai Gerebek Bandar Narkoba

Sabtu, 04 Juli 2026 | 22:06

GreenBus Pertamina, Ajak Generasi Muda Belajar dari Kampung Hijau Cemara

Sabtu, 04 Juli 2026 | 21:46

Aipda Endang Karyana Gugur usai Tertabrak Tugas di Tol Joglo

Sabtu, 04 Juli 2026 | 21:39

Bank Mandiri Taspen Gelar Appreciation Night Bersama Media di Pantai Sanur

Sabtu, 04 Juli 2026 | 21:10

Kapolri Pimpin Sertijab Enam Kapolda dan PJU Mabes

Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:34

Ulang Tahun, Dasco Ucapkan Selamat untuk Nadiem Makarim

Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:08

Terus Ada, Ada Terus, BNI Hadirkan Ragam Promo Spesial 80 Tahun Pengabdian

Sabtu, 04 Juli 2026 | 19:44

Partai Demokrat Ajak Publik Terlibat Tentukan Logo HUT ke-25

Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:52

Pertamina Buka Rekrutmen Internship bagi Fresh Graduate, Ini Jadwalnya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:25

KAI Group Angkut 258,99 Juta Penumpang di Semester I 2026

Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:57

Selengkapnya