Berita

Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Bakamla Tahun Anggaran 2024/Ist

Pertahanan

Bakamla Rumuskan Penguatan Keamanan Laut IKN

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 06:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara resmi membuka Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024. 

Acara ini dipimpin Kepala Bakamla Laksdya TNI Dr. Irvansyah yang diwakili Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla Laksma Askari dengan tema “Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Area Laut Ibu Kota Nusantara (IKN)” di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kepala Bakamla dalam sambutan yang dibacakan Laksma Askari menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengamankan perairan strategis Indonesia. 


“Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi sarana prasarana untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 6 Desember 2024.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dr. Akhmad Solihin dari Institut Pertanian Bogor dan Dr. Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina. 

Peserta terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, akademisi, serta perwakilan swasta, yang mengikuti kegiatan ini secara luring dan daring.

Diskusi dalam konsinyering ini juga membahas hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Diskusi Kelompok Terfokus (RTDG) sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyusun draf kebijakan strategis guna meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, khususnya di ALKI II dan kawasan laut IKN.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Para peserta menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk penguatan kerjasama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas teknologi pengawasan.

Partisipasi yang luas menunjukkan tingginya komitmen berbagai pihak dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Konsinyering ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Pendemo Atribut Serba Hitam Desak Teror Ketua BEM UGM Diusut

Jumat, 27 Februari 2026 | 20:14

BNI Siapkan Uang Tunai Rp23,97 Triliun Sambut Lebaran 2026

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:39

Polwan Berkalung Serban Putih Kawal Demo Mahasiswa

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:31

KPK: Mobil Operasional Pejabat Bea Cukai jadi Brankas Berjalan Uang Suap

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:18

Muncul Aksi Tandingan BEM UI di Mabes Polri

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:13

Jangan Hanya Kecam Israel, OKI Harus Berani Putuskan Sikap Kolektif

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:09

Angka Prima Palindromik

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:06

Seskab Bantah MBG Kurangi Anggaran Pendidikan

Jumat, 27 Februari 2026 | 19:05

Pengaturan Ambang Batas Fraksi Lebih Tepat Ketimbang Naikkan PT

Jumat, 27 Februari 2026 | 18:42

Sentil Tim Ekonomi Prabowo, Pakar: Mereka bukan Negosiator

Jumat, 27 Februari 2026 | 18:23

Selengkapnya