Berita

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meninjau langsung lokasi bencana longsor dan banjir bandang di Desa Mekarsari, Sukabumi, Jumat, 6 Desember 2024/Istimewa

Politik

Pimpinan DPR Pastikan Korban Bencana Longsor Sukabumi Terima Bantuan

JUMAT, 06 DESEMBER 2024 | 17:39 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meninjau langsung lokasi bencana longsor dan banjir bandang di Desa Mekarsari, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 6 Desember 2024.

Dalam kunjungannya, Cucun ingin memastikan semua perangkat bekerja optimal serta masyarakat menerima bantuan darurat yang butuhkan. 

"Alhamdulillah, pas ke sini BNPB sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir, Pak Dirjen sudah di setiap titik ada. Termasuk semua di-support oleh bapak-bapak dari TNI dan Polri," terang Cucun di lokasi.


Di titik pertama lokasi yang dikunjunginya, terdapat 260 orang dari 72 Kepala Keluarga (KK) yang mengungsi akibat banjir dan longsor. Dia memastikan masyarakat telah menerima bantuan yang diberikan pemerintah.

"Terutama makanan, pakaian, tenda, dan terpal, sama yang pentingkan selimut. Jadi kami hadir memberikan support secara spirit dan mentalnya supaya kuat menghadapi musibah ini," jelasnya.

Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga memastikan upaya trauma healing bakal dilakukan Kemensos dan para aktivis.

Terdapat 22 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana dengan kerusakan yang bervariasi. Kecamatan yang paling parah terdampak antara lain Ciemas, Palabuhanratu, dan Simpenan. 

Saat ini, BPBD Kabupaten Sukabumi sedang melakukan assessment untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan mendesak. Fokus utama adalah memastikan evakuasi warga yang berada di lokasi-lokasi rawan longsor. 

Selain itu, upaya pemulihan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang terputus, sangat penting untuk memulihkan aksesibilitas dan mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak

Cucun juga meminta Pemda Sukabumi segera berkoordinasi dengan semua stakeholder, terutama Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melihat bagaimana geospasial dari kontur tanah di daerah tersebut. 

"Kalau misalkan tadi Pak Wabup usulnya relokasi ya, ini seperti apa nanti disesuaikan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, bahkan dari pusat juga nanti dari PUPR. Insya Allah semua diupayakan yang terbaik untuk masyarakat," tutup legislator asal Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya