Berita

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meninjau langsung lokasi bencana longsor dan banjir bandang di Desa Mekarsari, Sukabumi, Jumat, 6 Desember 2024/Istimewa

Politik

Pimpinan DPR Pastikan Korban Bencana Longsor Sukabumi Terima Bantuan

JUMAT, 06 DESEMBER 2024 | 17:39 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meninjau langsung lokasi bencana longsor dan banjir bandang di Desa Mekarsari, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 6 Desember 2024.

Dalam kunjungannya, Cucun ingin memastikan semua perangkat bekerja optimal serta masyarakat menerima bantuan darurat yang butuhkan. 

"Alhamdulillah, pas ke sini BNPB sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir, Pak Dirjen sudah di setiap titik ada. Termasuk semua di-support oleh bapak-bapak dari TNI dan Polri," terang Cucun di lokasi.


Di titik pertama lokasi yang dikunjunginya, terdapat 260 orang dari 72 Kepala Keluarga (KK) yang mengungsi akibat banjir dan longsor. Dia memastikan masyarakat telah menerima bantuan yang diberikan pemerintah.

"Terutama makanan, pakaian, tenda, dan terpal, sama yang pentingkan selimut. Jadi kami hadir memberikan support secara spirit dan mentalnya supaya kuat menghadapi musibah ini," jelasnya.

Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga memastikan upaya trauma healing bakal dilakukan Kemensos dan para aktivis.

Terdapat 22 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana dengan kerusakan yang bervariasi. Kecamatan yang paling parah terdampak antara lain Ciemas, Palabuhanratu, dan Simpenan. 

Saat ini, BPBD Kabupaten Sukabumi sedang melakukan assessment untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan mendesak. Fokus utama adalah memastikan evakuasi warga yang berada di lokasi-lokasi rawan longsor. 

Selain itu, upaya pemulihan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang terputus, sangat penting untuk memulihkan aksesibilitas dan mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak

Cucun juga meminta Pemda Sukabumi segera berkoordinasi dengan semua stakeholder, terutama Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melihat bagaimana geospasial dari kontur tanah di daerah tersebut. 

"Kalau misalkan tadi Pak Wabup usulnya relokasi ya, ini seperti apa nanti disesuaikan juga dengan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, bahkan dari pusat juga nanti dari PUPR. Insya Allah semua diupayakan yang terbaik untuk masyarakat," tutup legislator asal Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya