Berita

Ketua Partai PPP Korea Selatan, Han Dong-hoon/Net

Global

Hindari Kekacauan Baru, Ketum Partai Berkuasa Ingin Presiden Yoon Diskors

JUMAT, 06 DESEMBER 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua Umum partai berkuasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), Han Dong-hoon ingin agar Presiden Yoon Suk-yeol diberhentikan sementara waktu, menyusul krisis politik yang terjadi setelah deklarasi darurat militer. 

Dalam sebuah pernyataan, Han memperingatkan bahwa Yoon kemungkinan melakukan tindakan radikal yang mirip dengan darurat militer jika ia terus menjabat sebagai presiden.

Oleh sebab itu, menurutnya keputusan untuk menskorsnya adalah yang terbaik guna menjaga stabilitas nasional. 


"Mengingat fakta-fakta yang baru terungkap, saya yakin Presiden Yoon Suk-yeol perlu segera diberhentikan sementara dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han, seperti dimuat Yonhap pada Jumat, 6 Desember 2024. 

Para pengamat melihat pernyataan Han seperti mengisyaratkan dukungannya terhadap mosi pemakzulan yang dipimpin oposisi terhadap Presiden Yoon, yang akan ditentukan pada sidang pleno akhir pekan ini. 

Han sebelumnya berjanji untuk memobilisasi segala upaya untuk memblokir pengesahan mosi tersebut, dan PPP telah secara resmi memutuskan untuk men
entangnya.

PPP dijadwalkan untuk mengadakan rapat umum darurat para anggota parlemennya pada hari ini, yang kemungkinan akan membahas mosi pemakzulan.

Sementara itu, Rep. Cho Kyoung-tae, anggota parlemen PPP selama enam periode, menjadi anggota pertama partai berkuasa yang secara terbuka mendukung pemakzulan Yoon.

Untuk meloloskan mosi tersebut, diperlukan mayoritas dua pertiga, yang berarti mosi tersebut memerlukan dukungan dari sedikitnya delapan anggota parlemen PPP.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya