Berita

Ketua Partai PPP Korea Selatan, Han Dong-hoon/Net

Dunia

Hindari Kekacauan Baru, Ketum Partai Berkuasa Ingin Presiden Yoon Diskors

JUMAT, 06 DESEMBER 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua Umum partai berkuasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), Han Dong-hoon ingin agar Presiden Yoon Suk-yeol diberhentikan sementara waktu, menyusul krisis politik yang terjadi setelah deklarasi darurat militer. 

Dalam sebuah pernyataan, Han memperingatkan bahwa Yoon kemungkinan melakukan tindakan radikal yang mirip dengan darurat militer jika ia terus menjabat sebagai presiden.

Oleh sebab itu, menurutnya keputusan untuk menskorsnya adalah yang terbaik guna menjaga stabilitas nasional. 


"Mengingat fakta-fakta yang baru terungkap, saya yakin Presiden Yoon Suk-yeol perlu segera diberhentikan sementara dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han, seperti dimuat Yonhap pada Jumat, 6 Desember 2024. 

Para pengamat melihat pernyataan Han seperti mengisyaratkan dukungannya terhadap mosi pemakzulan yang dipimpin oposisi terhadap Presiden Yoon, yang akan ditentukan pada sidang pleno akhir pekan ini. 

Han sebelumnya berjanji untuk memobilisasi segala upaya untuk memblokir pengesahan mosi tersebut, dan PPP telah secara resmi memutuskan untuk men
entangnya.

PPP dijadwalkan untuk mengadakan rapat umum darurat para anggota parlemennya pada hari ini, yang kemungkinan akan membahas mosi pemakzulan.

Sementara itu, Rep. Cho Kyoung-tae, anggota parlemen PPP selama enam periode, menjadi anggota pertama partai berkuasa yang secara terbuka mendukung pemakzulan Yoon.

Untuk meloloskan mosi tersebut, diperlukan mayoritas dua pertiga, yang berarti mosi tersebut memerlukan dukungan dari sedikitnya delapan anggota parlemen PPP.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

Minggu, 26 April 2026 | 17:35

Victor Orban Angkat Kaki dari Parlemen Hongaria, Fokus Benahi Partai

Minggu, 26 April 2026 | 17:18

Menlu Iran Temui Sultan Oman setelah Mediasi di Pakistan Gagal

Minggu, 26 April 2026 | 16:38

Respons Dedi Mulyadi Disindir "Shut Up KDM"

Minggu, 26 April 2026 | 16:37

PAD Retribusi Sampah Bocor Rp20 Miliar, Baunya di Saku Birokrat?

Minggu, 26 April 2026 | 16:01

Beyond Nostalgia ALJIRO Dorong Alumni Berperan untuk SDM

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Tersangka Penembakan Gala Dinner Wartawan Incar Pejabat Trump

Minggu, 26 April 2026 | 15:50

Comeback Sempurna di Bawah Keteduhan Trembesi

Minggu, 26 April 2026 | 15:42

Dua Laksamana Masuk Bursa Kuat KSAL

Minggu, 26 April 2026 | 15:40

Daycare Lakukan Kekerasan Harus Dicabut Izin dan Pelaku Dipenjara

Minggu, 26 April 2026 | 14:57

Selengkapnya