Berita

Ketua Partai PPP Korea Selatan, Han Dong-hoon/Net

Dunia

Hindari Kekacauan Baru, Ketum Partai Berkuasa Ingin Presiden Yoon Diskors

JUMAT, 06 DESEMBER 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua Umum partai berkuasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), Han Dong-hoon ingin agar Presiden Yoon Suk-yeol diberhentikan sementara waktu, menyusul krisis politik yang terjadi setelah deklarasi darurat militer. 

Dalam sebuah pernyataan, Han memperingatkan bahwa Yoon kemungkinan melakukan tindakan radikal yang mirip dengan darurat militer jika ia terus menjabat sebagai presiden.

Oleh sebab itu, menurutnya keputusan untuk menskorsnya adalah yang terbaik guna menjaga stabilitas nasional. 


"Mengingat fakta-fakta yang baru terungkap, saya yakin Presiden Yoon Suk-yeol perlu segera diberhentikan sementara dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han, seperti dimuat Yonhap pada Jumat, 6 Desember 2024. 

Para pengamat melihat pernyataan Han seperti mengisyaratkan dukungannya terhadap mosi pemakzulan yang dipimpin oposisi terhadap Presiden Yoon, yang akan ditentukan pada sidang pleno akhir pekan ini. 

Han sebelumnya berjanji untuk memobilisasi segala upaya untuk memblokir pengesahan mosi tersebut, dan PPP telah secara resmi memutuskan untuk men
entangnya.

PPP dijadwalkan untuk mengadakan rapat umum darurat para anggota parlemennya pada hari ini, yang kemungkinan akan membahas mosi pemakzulan.

Sementara itu, Rep. Cho Kyoung-tae, anggota parlemen PPP selama enam periode, menjadi anggota pertama partai berkuasa yang secara terbuka mendukung pemakzulan Yoon.

Untuk meloloskan mosi tersebut, diperlukan mayoritas dua pertiga, yang berarti mosi tersebut memerlukan dukungan dari sedikitnya delapan anggota parlemen PPP.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya