Berita

Ketua Partai PPP Korea Selatan, Han Dong-hoon/Net

Dunia

Hindari Kekacauan Baru, Ketum Partai Berkuasa Ingin Presiden Yoon Diskors

JUMAT, 06 DESEMBER 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketua Umum partai berkuasa di Korea Selatan, People Power Party (PPP), Han Dong-hoon ingin agar Presiden Yoon Suk-yeol diberhentikan sementara waktu, menyusul krisis politik yang terjadi setelah deklarasi darurat militer. 

Dalam sebuah pernyataan, Han memperingatkan bahwa Yoon kemungkinan melakukan tindakan radikal yang mirip dengan darurat militer jika ia terus menjabat sebagai presiden.

Oleh sebab itu, menurutnya keputusan untuk menskorsnya adalah yang terbaik guna menjaga stabilitas nasional. 


"Mengingat fakta-fakta yang baru terungkap, saya yakin Presiden Yoon Suk-yeol perlu segera diberhentikan sementara dari tugasnya untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han, seperti dimuat Yonhap pada Jumat, 6 Desember 2024. 

Para pengamat melihat pernyataan Han seperti mengisyaratkan dukungannya terhadap mosi pemakzulan yang dipimpin oposisi terhadap Presiden Yoon, yang akan ditentukan pada sidang pleno akhir pekan ini. 

Han sebelumnya berjanji untuk memobilisasi segala upaya untuk memblokir pengesahan mosi tersebut, dan PPP telah secara resmi memutuskan untuk men
entangnya.

PPP dijadwalkan untuk mengadakan rapat umum darurat para anggota parlemennya pada hari ini, yang kemungkinan akan membahas mosi pemakzulan.

Sementara itu, Rep. Cho Kyoung-tae, anggota parlemen PPP selama enam periode, menjadi anggota pertama partai berkuasa yang secara terbuka mendukung pemakzulan Yoon.

Untuk meloloskan mosi tersebut, diperlukan mayoritas dua pertiga, yang berarti mosi tersebut memerlukan dukungan dari sedikitnya delapan anggota parlemen PPP.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya