Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron/RMOL

Politik

PPN 12 Persen Harus Berdampak Baik bagi Masyarakat Kecil

JUMAT, 06 DESEMBER 2024 | 15:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen untuk barang mewah pada Januari 2025 diharapkan bisa berdampak baik terhadap ekonomi masyarakat kelas bawah.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, perlu ada kajian khusus terkait dampak dari kenaikan PPN barang mewah itu.

"Nah ini harus ada kajiannya, karena saya katakan bahwa pelaksanaan ataupun per 1 Januari ini diberlakukan kenaikan pajak 12 persen ini menjadi pilihan pemerintah. Menjadi pilihan pemerintah tentu dengan berbagai pertimbangannya," kata Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat, 6 Desember 2024.


"Maslahat dan mudaratnya di mana? Nah ini yang harus dijelaskan kepada publik dan harus ada memang yang bisa menjelaskan secara kuantitatif," sambungnya.

Legislator dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, pemerintah perlu menjabarkan lebih detail apa dampak positif terhadap APBN ketika PPN dinaikkan menjadi 12 persen.

"Nah dari pendapatan negara ini nanti akan dialokasikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, akan dialokasikan lebih masif lagi untuk misalkan program yang sangat bagus yang Pak Prabowo sampaikan yaitu untuk makan bergizi gratis misalkan," tuturnya.

Ia mencontohkan, dengan menaikkan PPN menjadi 12 persen pemerintah menjadi bisa memberikan subsidi perumahan untuk rakyat kecil.

"Kalau konteksnya bahwa kita bisa mengambil pajak dari segmentasi tertentu untuk bisa membangun kelas menengah ke bawah, ya why not," ucapnya.

"Ini adalah sesuatu yang bisa menguntungkan bagi rakyat banyak," sambungnya.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kajian secara detail terkait kenaikan PPN ini di awal tahun depan.

"Tapi kalau kajian komprehensifnya bahwa ini akan menekan daya beli, ya diserahkan kepada pemerintah apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak gitu. Dan ya kalaupun kemudian ada kompensasi yang diberikan ya disampaikan dari sekarang," demikian Herman Khaeron.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya