Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut keterlibatan pihak lain bersama direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun dalam proses akuisisi kerja sama usaha (KSU) PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 3 orang petinggi ASDP Indonesia Ferry pada Kamis, 5 Desember 2024.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Jumat, 6 Desember 2024.
Tiga saksi yang telah diperiksa itu adalah M Islamudin selaku Vice President (VP) Management Asset tahun 2020-2021, Evi Dwijayanti selaku VP Akuntansi, dan Aldo Yohanes Mumuh selaku VP Keuangan tahun 2021-2022.
"Saksi hadir semua, masih terkait pendalaman perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian keuangan negara, dan ada pihak lain yang perlu diminta pertanggungjawabannya bersama-sama direksi ASDP," pungkas Tessa.
Proses penyidikan dugaan korupsi di ASDP yang sudah berlangsung sejak 11 Juli 2024 ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun.
Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
KPK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 887/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 tersangka.
Meskipun KPK belum secara resmi mengumumkan identitas mereka, para tersangka tersebut secara sendirinya telah mendeklarasikan diri melalui gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun demikian, dalam gugatan praperadilan melawan KPK itu, 4 tersangka tersebut kalah. Empat tersangka dimaksud, yakni Adjie selaku pemilik PT Jembatan Nusantara Grup, Ira Puspadewi selaku Direktur Utama ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, dan Muhammad Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP.
