Komitmen Pelestarian Alam Lemah Biang Kerok Banjir di Sukabumi dan Cianjur Selatan

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi dan Cianjur Selatan, Jawa Barat, pada Rabu, 4 Desember 2024, dinilai sebagai dampak dari lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian alam di tengah pembangunan yang masif.

Anggota Komite I DPD/MPR RI, Aanya Rina Casmayanti menyebut, permasalahan tata ruang juga menjadi salah satu akar persoalan. Ia menyoroti kurangnya sinkronisasi antara aturan tata ruang pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

"Masih sering ditemukan perbedaan data sektoral pada RTRW Provinsi dengan Kabupaten/Kota," ujar senator asal Jawa Barat tersebut, diwartakan RMOLJabar, Jumat, 6 Desember 2024.

Aanya mengungkapkan, hingga saat ini telah diterbitkan 18 Perda RTRW Kabupaten, 9 Perda RTRW Kota, dan 34 Perda atau Perkada RDTR di Jawa Barat. 

Namun, kurangnya sinkronisasi penegakan aturan tersebut menjadi salah satu pemicu komplikasi yang berdampak pada bencana alam.

"Penegakan aturan yang tidak sinkron ini memicu dampak seperti bencana yang terjadi belakangan ini," jelas Aanya.

Aanya menegaskan perlunya evaluasi tata ruang yang komprehensif dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan di Jawa Barat.

Dalam salah satu video viral, memperlihatkan arus banjir di kawasan Pelabuhanratu menyeret sedikitnya enam mobil. Banjir ini akibat meluapnya Sungai Cikaso karena hujan deras sejak Rabu dinihari.

Video lain menunjukkan air bah setinggi atap rumah menerjang wilayah di Cianjur Selatan.

Aanya pun menyampaikan keprihatinan mendalam dan belasungkawa kepada para korban. Ia mengapresiasi gerak cepat aparat Polda Jabar dan BPBD dalam melaporkan kejadian tersebut.

"Namun, yang lebih penting adalah langkah darurat menyelamatkan warga terdampak," pungkas Aanya.