Berita

Ilustrasi/ist

Dunia

Ngamuk, Beijing Bekukan Aset 13 Perusahaan Pertahanan AS

JUMAT, 06 DESEMBER 2024 | 09:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Persetujuan terbaru penjualan senjata oleh Amerika Serikat (AS) ke Taiwan ditanggapi dengan keras oleh Tiongkok dengan menjatuhkan sanksi terhadap 13 perusahaan militer dan eksekutif senior AS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan pada Kamis 5 Desember 2024, bahwa perjanjian terbaru antara AS dan Taiwan sudah sangat melanggar prinsip Satu Tiongkok.

"Berdasarkan ketentuan terkait dalam Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Penanggulangan Sanksi Asing, Tiongkok memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan militer dan eksekutif senior AS," kata Lin, seperti dikutip dari Global Times, Jumat 6 Desember 2024.


Pemerintah China segera menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu dari AS yang menyuplai senjata kepada Taiwan.

Kementerian Luar Negeri mengatakan, aset 13 perusahaan pertahanan AS di Tiongkok akan dibekukan mulai Kamis, waktu setempat, dan perusahaan-perusahaan tersebut akan dilarang terlibat dalam perdagangan dan kerja sama dengan entitas dan individu Tiongkok.

13 perusahaan yang terdaftar, yaitu Teledyne Brown Engineering, Inc., BRINC Drones, Inc., Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, Inc., SYNEXXUS, Inc., Firestorm Labs, Inc., Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc., HavocAI, Neros Technologies, Cyberlux Corporation, Domo Tactical Communications, dan Group W.

"Langkah-langkah yang sama akan berlaku untuk enam eksekutif senior yang terdaftar, yang juga akan ditolak visa atau izin masuk ke Tiongkok," kata kementerian.

Kemarahan Tiongkok berawal saat minggu lalu, Departemen Luar Negeri AS mengesahkan penjualan militer tambahan senilai 385 juta Dolar AS ke Taiwan, menyusul paket penjualan senilai 2 miliar Dolar AS yang disetujui pada bulan Oktober.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya