Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron/RMOL

Politik

Pemerintah Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat Sebelum Terapkan PPN 12 Persen

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 16:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI meminta pemerintah memperhatikan daya beli masyarakat sebelum menerapkan kebijakan PPN 12 persen pada tahun depan.

"Saya memberikan pandangan bahwa kita harus mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama daya beli masyarakat, kemudian prospek ekonominya seperti apa, apakah menaikkan pajak akan berdampak positif kepada masyarakat atau tidak," kata anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Desember 2024. 

Kendati begitu, Ketua DPP Partai Demokrat ini menyatakan bahwa keputusan akhir ada di tangan pemerintah, apakah PPN 12 persen ini akan tetap diberlakukan pada Januari 2025.


"Bagi saya ini diserahkan kepada pemerintah. Ini pilihan, apakah mau dijalankan atau ditunda tergantung kepada pemerintah," ujarnya.

Ditambahkan Herman, jika pada akhirnya PPN 12 persen diberlakukan pada Januari 2025, pemerintah harus memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat.

"Sepanjang ini bisa dijelaskan, menggaransi terhadap daya beli masyarakat, menjaga masyarakat bisa survive menurut saya ini harus dijelaskan," ucapnya.

"Dan bagi Menteri Keuangan harus menjelaskan secara gamblang kepada publik apakah pilihannya ini merupakan pilihan masyarakat," demikian Herman Khaeron.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya