Berita

Tangkapan layar saat Gus Miftah menyambangi rumah penjual es, Sunhaji, untuk menyampaikan permintaan maaf/Repro

Politik

Permintaan Maaf Intimidatif, Petisi Copot Gus Miftah Makin Ramai

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun sudah meminta maaf, masyarakat tetap mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Pasalnya, banyak masyarakat yang sangat kecewa dengan sikap Miftah yang melontarkan kata 'goblok' kepada tukang es teh yang sedang menjajakan jualannya kepada para jamaah dalam acara Magelang Bersholawat, pada 27 November 2024. 

Setidaknya saat ini ada 7 petisi daring di situs web change.org yang meminta Miftah dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden, buntut dari merendahkan penjual es teh.

Menanggapi fenomena ini, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, tindakan Miftah tersebut tidak sejalan dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo tentang masyarakat kecil.

"Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa buat apa kita dipuji negara lain, masuk G20 sebagai kekuatan ekonomi terbesar tapi rakyatnya masih miskin? Nah ini kan kenyataan betul bahwa kenyataan rakyat miskin masih tidak mendapatkan tempat yang layak," kata Hensat, sapaan akrabnya, kepada RMOL, Kamis 5 Desember 2024.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu pun menyoroti tindakan Miftah yang mendatangi Sunhaji untuk meminta maaf, tetapi tetap terlihat intimidatif dan tidak tulus.

Hensat pun melihat, Sunhaji tidak begitu nyaman dengan sikap Miftah yang tiba-tiba akrab dan merasa dekat dengannya.

"Dari tayangan yang beredar itu, yang dilakukan Miftah itu bagus, tapi gesturnya setelah minta maaf itu tetap ada sedikit intimidatif. Merangkul Sunhaji dengan begitu eratnya, belum tentu suka dia itu. Bisa jadi Sunhaji juga belum merasa nyaman dengan Miftah," lanjutnya.

Oleh karena itu, Hensat menilai pihak Istana perlu mengevaluasi komunikasi publik yang dilakukan oleh jajaran kabinet Prabowo saat ini.

Ia berharap agar kejadian serupa yang melukai rakyat tidak terjadi lagi ke depannya.

"Perlu ada sebuah evaluasi yang terbuka dari pemerintah, sehingga bisa diketahui oleh rakyat banyak dan menandakan evaluasi itu adalah bentuk ketegasan dari pemerintahan Pak Prabowo. Sekali lagi salam es teh, salam minuman rakyat," tandas Hensat.

Pantauan RMOL, Kamis, 5 Desember 2024, petisi berjudul "Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden" menjadi petisi dengan dukungan terbanyak. Selain itu juga ada petisi "Copot Miftah Maulana Habiburrahman Sebagai Utusan Khusus Presiden". 

Petisi bernada sama antara lain "Mulut Miftah Comberan, Rakyat Marah, Presiden Harus Pecat!", "Hentikan Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden", "Berhentikan Gus Miftah dari Jabatan Staf Khusus Presiden", dan "Tolak Gus Miftah yang Suka Merendahkan Sesama Manusia".

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

UPDATE

Korupsi Menggila, Bangsa Ini Dibawa ke Mana?

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:31

Resesi AS Cuma Omon-Omon, Dolar Tembus Rp16.400

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:29

Legislator PAN Ungkap Ada Perang Mafia di Tubuh Pertamina

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:16

DPR: Kehadiran Pak Simon di Pertamina Getarkan Indonesia

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:07

BI dan State Bank of Vietnam Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:56

Masa Jabatan Ketum Partai Digugat di MK, Waketum PAN: Itu Masalah Internal

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Pandawara Group Sampaikan Kendala ke Presiden, Siap Berkolaborasi Atasi Sampah

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:39

DPR Pertanyakan Pertamina soal ‘Grup Orang-orang Senang’

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:37

Menhan: 3 Pasal UU TNI Bakal Direvisi

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:24

Selengkapnya