Berita

Tangkapan layar saat Gus Miftah menyambangi rumah penjual es, Sunhaji, untuk menyampaikan permintaan maaf/Repro

Politik

Permintaan Maaf Intimidatif, Petisi Copot Gus Miftah Makin Ramai

KAMIS, 05 DESEMBER 2024 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun sudah meminta maaf, masyarakat tetap mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Pasalnya, banyak masyarakat yang sangat kecewa dengan sikap Miftah yang melontarkan kata 'goblok' kepada tukang es teh yang sedang menjajakan jualannya kepada para jamaah dalam acara Magelang Bersholawat, pada 27 November 2024. 

Setidaknya saat ini ada 7 petisi daring di situs web change.org yang meminta Miftah dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden, buntut dari merendahkan penjual es teh.


Menanggapi fenomena ini, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, tindakan Miftah tersebut tidak sejalan dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo tentang masyarakat kecil.

"Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa buat apa kita dipuji negara lain, masuk G20 sebagai kekuatan ekonomi terbesar tapi rakyatnya masih miskin? Nah ini kan kenyataan betul bahwa kenyataan rakyat miskin masih tidak mendapatkan tempat yang layak," kata Hensat, sapaan akrabnya, kepada RMOL, Kamis 5 Desember 2024.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu pun menyoroti tindakan Miftah yang mendatangi Sunhaji untuk meminta maaf, tetapi tetap terlihat intimidatif dan tidak tulus.

Hensat pun melihat, Sunhaji tidak begitu nyaman dengan sikap Miftah yang tiba-tiba akrab dan merasa dekat dengannya.

"Dari tayangan yang beredar itu, yang dilakukan Miftah itu bagus, tapi gesturnya setelah minta maaf itu tetap ada sedikit intimidatif. Merangkul Sunhaji dengan begitu eratnya, belum tentu suka dia itu. Bisa jadi Sunhaji juga belum merasa nyaman dengan Miftah," lanjutnya.

Oleh karena itu, Hensat menilai pihak Istana perlu mengevaluasi komunikasi publik yang dilakukan oleh jajaran kabinet Prabowo saat ini.

Ia berharap agar kejadian serupa yang melukai rakyat tidak terjadi lagi ke depannya.

"Perlu ada sebuah evaluasi yang terbuka dari pemerintah, sehingga bisa diketahui oleh rakyat banyak dan menandakan evaluasi itu adalah bentuk ketegasan dari pemerintahan Pak Prabowo. Sekali lagi salam es teh, salam minuman rakyat," tandas Hensat.

Pantauan RMOL, Kamis, 5 Desember 2024, petisi berjudul "Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden" menjadi petisi dengan dukungan terbanyak. Selain itu juga ada petisi "Copot Miftah Maulana Habiburrahman Sebagai Utusan Khusus Presiden". 

Petisi bernada sama antara lain "Mulut Miftah Comberan, Rakyat Marah, Presiden Harus Pecat!", "Hentikan Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden", "Berhentikan Gus Miftah dari Jabatan Staf Khusus Presiden", dan "Tolak Gus Miftah yang Suka Merendahkan Sesama Manusia".

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya