Berita

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024/RMOL

Politik

PDIP Akan Pecat 27 Kader Pembangkang

RABU, 04 DESEMBER 2024 | 18:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap 27 kader yang dinilai melanggar disiplin atau indisipliner. 

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. 

Hasto awalnya menegaskan komitmen PDIP terhadap demokrasi di Indonesia. 


"Mengingat pentingnya demokrasi yang berkeadilan, agar otak pemerintahan bisa mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, partai terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai,” kata Hasto.  

“Kepada seluruh jajaran DPD dan DPC untuk melakukan evaluasi siapapun yang melanggar disiplin partai akan kita kenakan sanksi organisasi,” imbuhnya menegaskan. 

Menurut Hasto, langkah ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi menjelang Kongres PDIP pada 2025 mendatang. 

“Sehingga tersaringlah kader-kader partai yang militan. Kader-kader partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi," tegas politikus asal Yogyakarta ini. 

Atas dasar itulah, lanjut Hasto, DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. 

“Nantinya partai akan memberikan saksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan,” papar Hasto. 

Hasto juga menyebut bahwa penegakan disiplin akan disampaikan dalam acara resmi partai pada 17 Desember nanti. Proses ini, diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kader agar lebih sadar akan tanggung jawab politik mereka.  

“Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai,” jelas Hasto. 

Menurut Hasto, ketika seseorang sudah bergabung dengan partai politik, maka harus mendahulukan kepentingan partai, rakyat, bangsa, dan negara. 

“Disiplin adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut," sambungnya.  

Lebih jauh, Hasto juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, akademisi, dan media yang terus mendukung perjuangan PDIP dalam menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pergerakan politik mereka. 

“Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat sipil, perguruan tinggi, para lawyer yang menyatakan dukungan, juga kepada rekan-rekan pers. Mari kita bangun Indonesia Raya, jangan korbankan pengorbanan jiwa raga lebih dari 6,7 juta rakyat Indonesia (sejak era kolonial hingga reformasi) demi kemerdekaan Indonesia kita," pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Hasto saat jumpa pers, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy, juga Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya