Berita

Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, menemui massa aksi di Sekretariat KPU KBB/RMOLJabar

Nusantara

KPU KBB Dituntut Ikut Tanggung Jawab atas Maraknya Pelanggaran Pilkada

SELASA, 03 DESEMBER 2024 | 17:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Jawaban Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ripqi Ahmad Sulaeman, terkait maraknya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di wilayah tersebut membuat sejumlah pihak kecewa.

Karena itulah Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bandung Barat ramai-ramai mendatangi kantor KPU KBB pada Selasa, 3 Desember 2024. Massa aksi menganggap KPU KBB hanya melempar seluruh permasalahan Pilkada kepada Bawaslu KBB.

Di hadapan massa aksi, Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman menyampaikan, terkait proses Pilkada di KBB pada 27 November 2024 sudah dilaksanakan di seluruh TPS.


"Bahkan penghitungan suara (di tingkat kecamatan) sudah selesai," ucap Ripqi, dikutip RMOLJabar, Selasa, 3 Desember 2024.

Ripqi pun meminta kepada seluruh masyarakat KBB untuk menerima apa yang sudah ditetapkan. Karena itu menjadi keputusan masyarakat KBB. Adapun dugaan-dugaan pelanggaran akan diproses oleh Bawaslu KBB.

"Terkait dengan tuntutan yang disampaikan, tentunya kita akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Mengenai peranan KPU dalam mensosialisasikan Pilkada di KBB, mengingat tingkat partisipasi masyarakat yang hanya 73 persen, dia menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi. 

"Mungkin partisipasi di angka 73 persen itu tidak memuaskan seluruh masyarakat KBB  tetapi ikhtiar yang sudah kami lakukan sudah dimaksimalkan dan kita inginkan dari pemilu ke pemilu, Pilkada ke Pilkada, meningkat. Tapi ini PR untuk kita semuanya agar ke depan Pilkada di KBB harus lebih baik lagi," tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bandung Barat, Dudi Firmansyah mengatakan, tuntutan mereka tidak dijawab secara tegas Ketua KPU KBB. Bahkan, KPU KBB terus mengelak dengan melemparkan permasalahan ke Bawaslu KBB.

"Harusnya sebagai penyelenggara Pilkada, KPU KBB juga bertanggungjawab atas maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," terang Dudi di tempat yang sama.

Dijelaskan Dudi, seluruh masyarakat KBB telah mengikuti tahapan Pilkada mulai dari 27 Agustus 2024 hingga 27 November 2024. Namun, Pilkada yang seharusnya dijadikan ajang pendidikan politik bagi masyarakat termasuk mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dikemudian hari dinodai berbagai pelanggaran akibat kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait.

"Di lapangan banyak temuan akibat KPU tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya di KBB, begitupun dengan Bawaslu tidak serius memerhatikan proses kampanye yang dilakukan beberapa pasangan calon sehingga terkesan ugal-ugalan dengan adanya berbagai temuan money politic," tegas Dudi. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya