Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Daya Beli Lemah Bakal Hambat Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

SELASA, 03 DESEMBER 2024 | 14:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini akan sulit tercapai jika daya beli masyarakat masih melemah.

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan bahwa saat ini pemerintah memiliki masalah serius dalam mencapai target tersebut karena lemahnya daya beli masyarakat.

"Prabowo menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, agar target pertumbuhan itu tidak hanya target, tidak hanya omongan, maka diperlukan orkestrasi pemerintahan yang smart untuk menyelesaikan segera berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang ada," ujar Esther  dalam Sarahsehan 100 Ekonom dengan tema 'Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi', Selasa 3 Desember 2024.


Menurut Eshter, saat ini daya beli masyarakat yang harus diatasi dengan serius, karena pelemahan daya beli ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Oleh karena itu, daya beli masyarakat yang lemah ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah, tidak hanya dengan mencapai target pertumbuhan ekonomi, tapi daya beli melemah," ujar Esther.

Untuk diketahui, pelemahan daya beli terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang di bawah 5 persen pada kuartal III-2024. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan menjadi 121,1 pada Oktober 2024 atau terendah sejak Desember 2022, hampir dua tahun terakhir.

Dalam penjelasannya, jika melihat struktur pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga  berkontribusi 51 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian pemerintah, kata Esther tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Menurutnya, pemerintah perlu menggerakan sektor lain dalam mencapai target pertumbuhan 8 persen.

"(Pemerintah) harus mengaktifkan mesin ekonomi dari investasi, ekspor dan pengeluaran pemerintah," tegasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya