Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Daya Beli Lemah Bakal Hambat Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

SELASA, 03 DESEMBER 2024 | 14:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini akan sulit tercapai jika daya beli masyarakat masih melemah.

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan bahwa saat ini pemerintah memiliki masalah serius dalam mencapai target tersebut karena lemahnya daya beli masyarakat.

"Prabowo menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, agar target pertumbuhan itu tidak hanya target, tidak hanya omongan, maka diperlukan orkestrasi pemerintahan yang smart untuk menyelesaikan segera berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang ada," ujar Esther  dalam Sarahsehan 100 Ekonom dengan tema 'Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi', Selasa 3 Desember 2024.


Menurut Eshter, saat ini daya beli masyarakat yang harus diatasi dengan serius, karena pelemahan daya beli ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Oleh karena itu, daya beli masyarakat yang lemah ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah, tidak hanya dengan mencapai target pertumbuhan ekonomi, tapi daya beli melemah," ujar Esther.

Untuk diketahui, pelemahan daya beli terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang di bawah 5 persen pada kuartal III-2024. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan menjadi 121,1 pada Oktober 2024 atau terendah sejak Desember 2022, hampir dua tahun terakhir.

Dalam penjelasannya, jika melihat struktur pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga  berkontribusi 51 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian pemerintah, kata Esther tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Menurutnya, pemerintah perlu menggerakan sektor lain dalam mencapai target pertumbuhan 8 persen.

"(Pemerintah) harus mengaktifkan mesin ekonomi dari investasi, ekspor dan pengeluaran pemerintah," tegasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Klaim Bahlil soal Energi Aman Patut Dipertanyakan

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:10

Kabut Perang Selimuti Wall Street, Nasdaq Jatuh Paling Dalam

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:09

Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:02

Tanpa Perencanaan, Pendatang Baru Berpotensi Jadi Beban

Jumat, 27 Maret 2026 | 08:01

OJK Prediksi Sejumlah Bank Besar akan Naik Kelas ke KBMI IV pada 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:45

Harga Emas Anjlok Tertekan Dolar AS dan Proyeksi Suku Bunga Tinggi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:34

Bursa Eropa Tumbang, Indeks STOXX 600 Dekati Fase Koreksi

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:21

Pertama dalam Sejarah, Tanda Tangan Presiden Donald Trump akan Dicetak di Dolar AS

Jumat, 27 Maret 2026 | 07:07

Ekonomi Indonesia: Makro Sehat, Mikro Sekarat

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:35

Bekas Kepala KSOP Belawan Jadi Tersangka Skandal PNBP

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:24

Selengkapnya