Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Daya Beli Lemah Bakal Hambat Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

SELASA, 03 DESEMBER 2024 | 14:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini akan sulit tercapai jika daya beli masyarakat masih melemah.

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan bahwa saat ini pemerintah memiliki masalah serius dalam mencapai target tersebut karena lemahnya daya beli masyarakat.

"Prabowo menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, agar target pertumbuhan itu tidak hanya target, tidak hanya omongan, maka diperlukan orkestrasi pemerintahan yang smart untuk menyelesaikan segera berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang ada," ujar Esther  dalam Sarahsehan 100 Ekonom dengan tema 'Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi', Selasa 3 Desember 2024.


Menurut Eshter, saat ini daya beli masyarakat yang harus diatasi dengan serius, karena pelemahan daya beli ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Oleh karena itu, daya beli masyarakat yang lemah ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah, tidak hanya dengan mencapai target pertumbuhan ekonomi, tapi daya beli melemah," ujar Esther.

Untuk diketahui, pelemahan daya beli terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang di bawah 5 persen pada kuartal III-2024. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan menjadi 121,1 pada Oktober 2024 atau terendah sejak Desember 2022, hampir dua tahun terakhir.

Dalam penjelasannya, jika melihat struktur pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga  berkontribusi 51 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian pemerintah, kata Esther tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Menurutnya, pemerintah perlu menggerakan sektor lain dalam mencapai target pertumbuhan 8 persen.

"(Pemerintah) harus mengaktifkan mesin ekonomi dari investasi, ekspor dan pengeluaran pemerintah," tegasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya