Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Daya Beli Lemah Bakal Hambat Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

SELASA, 03 DESEMBER 2024 | 14:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini akan sulit tercapai jika daya beli masyarakat masih melemah.

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan bahwa saat ini pemerintah memiliki masalah serius dalam mencapai target tersebut karena lemahnya daya beli masyarakat.

"Prabowo menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, agar target pertumbuhan itu tidak hanya target, tidak hanya omongan, maka diperlukan orkestrasi pemerintahan yang smart untuk menyelesaikan segera berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang ada," ujar Esther  dalam Sarahsehan 100 Ekonom dengan tema 'Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi', Selasa 3 Desember 2024.


Menurut Eshter, saat ini daya beli masyarakat yang harus diatasi dengan serius, karena pelemahan daya beli ini dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Oleh karena itu, daya beli masyarakat yang lemah ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah, tidak hanya dengan mencapai target pertumbuhan ekonomi, tapi daya beli melemah," ujar Esther.

Untuk diketahui, pelemahan daya beli terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang di bawah 5 persen pada kuartal III-2024. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan menjadi 121,1 pada Oktober 2024 atau terendah sejak Desember 2022, hampir dua tahun terakhir.

Dalam penjelasannya, jika melihat struktur pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga  berkontribusi 51 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian pemerintah, kata Esther tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Menurutnya, pemerintah perlu menggerakan sektor lain dalam mencapai target pertumbuhan 8 persen.

"(Pemerintah) harus mengaktifkan mesin ekonomi dari investasi, ekspor dan pengeluaran pemerintah," tegasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya