Berita

Ketua Golkar Institute Ace Hasan Syadzily/Ist

Politik

Golkar Institute: Sebagian Publik Anggap Masalah Lingkungan Hidup Cukup Mengganggu

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 20:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Golkar Institute merilis hasil survei nasional perdananya. Survei ini, menyoroti respon publik terhadap isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. 

Hasil survei nasional ini diluncurkan dalam acara dialog publik, yang merupakan bagian dari pelatihan Executive Education Program for Young Political Leaders (YPL) angkatan ke-17 pada 2 Desember di Kelas Golkar Institute, DPP Partai Golkar, Jakarta.

Ketua Golkar Institute Ace Hasan Syadzily mengatakan, survei ini mengungkapkan bahwa isu lingkungan hidup semakin menjadi perhatian mendesak bagi masyarakat Indonesia.


“Pada era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kementerian terpisah, sehingga ini telah menjadi perhatian khusus,” ujar Ace Hasan, Senin, 2 Desember 2024.

Ace juga menegaskan bahwa Golkar Institute konsisten mengangkat isu lingkungan hidup dan keberlanjutan sebagai salah satu topik yang harus menjadi perhatian pemimpin politik muda.

Selanjutnya, dalam pemaparan hasil survei, Mulya Amri, Faculty Chair Golkar Institute, menyoroti tingkat gangguan yang dirasakan masyarakat terkait isu lingkungan hidup. 

“Sebanyak 30,6 persen responden menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup sangat mengganggu atau cukup mengganggu kehidupan mereka. Selain itu, 18,1 persen responden melaporkan sering atau sangat sering merasakan dampak langsung dari masalah lingkungan hidup,” tuturnya.

Golkar Institute juga menanyakan lebih dalam mengenai masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia terkait isu lingkungan hidup. 

Pada masalah ketersediaan air bersih, kata Mulya, 41,8 persen responden melaporkan terkadang hingga sangat sering mengalami masalah ini dan 27,8 persen mengatakan masalah ini cukup dan sangat mengganggu. 

Pada masalah pencemaran udara, sebanyak 44 persen responden melaporkan pernah mengalami pencemaran udara, dan 43,7 persen menyatakan merasa terganggu. 

Sementara itu, 62,5 persen responden mengaku terkadang hingga sangat sering mengalami masalah lingkungan yang kotor, dengan 35,7 persen merasa cukup dan sangat terganggu oleh kondisi ini.

Masalah pemanasan global juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 52,8 persen responden cukup dan sering mengalami dampak langsung dari kenaikan suhu bumi, dengan 49,1 persen menyatakan bahwa fenomena ini cukup hingga sangat mengganggu.

Sebanyak 74,9 persen responden pernah mendengar istilah pemanasan global, namun hanya 19,4 persen yang mengaku sangat memahami dampak dan akar permasalahan ini.

Sebaliknya, istilah seperti energi terbarukan hanya dipahami oleh 6,3 persen responden, mengindikasikan perlunya edukasi lebih lanjut.

Lebih lanjut dikatakan Mulya, upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dianggap masih kurang oleh sebagian besar masyarakat. 

Sebanyak 32,9 persen responden merasa bahwa upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan masih kurang, sementara 33 persen menganggap permasalahan ini tidak cukup menjadi perhatian serius. 

"Hal ini menunjukkan adanya harapan yang tinggi terhadap kebijakan yang lebih tegas dalam mengatasi pencemaran, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya