Berita

Ketua Golkar Institute Ace Hasan Syadzily/Ist

Politik

Golkar Institute: Sebagian Publik Anggap Masalah Lingkungan Hidup Cukup Mengganggu

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 20:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Golkar Institute merilis hasil survei nasional perdananya. Survei ini, menyoroti respon publik terhadap isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. 

Hasil survei nasional ini diluncurkan dalam acara dialog publik, yang merupakan bagian dari pelatihan Executive Education Program for Young Political Leaders (YPL) angkatan ke-17 pada 2 Desember di Kelas Golkar Institute, DPP Partai Golkar, Jakarta.

Ketua Golkar Institute Ace Hasan Syadzily mengatakan, survei ini mengungkapkan bahwa isu lingkungan hidup semakin menjadi perhatian mendesak bagi masyarakat Indonesia.


“Pada era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kementerian terpisah, sehingga ini telah menjadi perhatian khusus,” ujar Ace Hasan, Senin, 2 Desember 2024.

Ace juga menegaskan bahwa Golkar Institute konsisten mengangkat isu lingkungan hidup dan keberlanjutan sebagai salah satu topik yang harus menjadi perhatian pemimpin politik muda.

Selanjutnya, dalam pemaparan hasil survei, Mulya Amri, Faculty Chair Golkar Institute, menyoroti tingkat gangguan yang dirasakan masyarakat terkait isu lingkungan hidup. 

“Sebanyak 30,6 persen responden menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup sangat mengganggu atau cukup mengganggu kehidupan mereka. Selain itu, 18,1 persen responden melaporkan sering atau sangat sering merasakan dampak langsung dari masalah lingkungan hidup,” tuturnya.

Golkar Institute juga menanyakan lebih dalam mengenai masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia terkait isu lingkungan hidup. 

Pada masalah ketersediaan air bersih, kata Mulya, 41,8 persen responden melaporkan terkadang hingga sangat sering mengalami masalah ini dan 27,8 persen mengatakan masalah ini cukup dan sangat mengganggu. 

Pada masalah pencemaran udara, sebanyak 44 persen responden melaporkan pernah mengalami pencemaran udara, dan 43,7 persen menyatakan merasa terganggu. 

Sementara itu, 62,5 persen responden mengaku terkadang hingga sangat sering mengalami masalah lingkungan yang kotor, dengan 35,7 persen merasa cukup dan sangat terganggu oleh kondisi ini.

Masalah pemanasan global juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 52,8 persen responden cukup dan sering mengalami dampak langsung dari kenaikan suhu bumi, dengan 49,1 persen menyatakan bahwa fenomena ini cukup hingga sangat mengganggu.

Sebanyak 74,9 persen responden pernah mendengar istilah pemanasan global, namun hanya 19,4 persen yang mengaku sangat memahami dampak dan akar permasalahan ini.

Sebaliknya, istilah seperti energi terbarukan hanya dipahami oleh 6,3 persen responden, mengindikasikan perlunya edukasi lebih lanjut.

Lebih lanjut dikatakan Mulya, upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dianggap masih kurang oleh sebagian besar masyarakat. 

Sebanyak 32,9 persen responden merasa bahwa upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan masih kurang, sementara 33 persen menganggap permasalahan ini tidak cukup menjadi perhatian serius. 

"Hal ini menunjukkan adanya harapan yang tinggi terhadap kebijakan yang lebih tegas dalam mengatasi pencemaran, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya