Berita

Ketua Golkar Institute Ace Hasan Syadzily/Ist

Politik

Golkar Institute: Sebagian Publik Anggap Masalah Lingkungan Hidup Cukup Mengganggu

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 20:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Golkar Institute merilis hasil survei nasional perdananya. Survei ini, menyoroti respon publik terhadap isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. 

Hasil survei nasional ini diluncurkan dalam acara dialog publik, yang merupakan bagian dari pelatihan Executive Education Program for Young Political Leaders (YPL) angkatan ke-17 pada 2 Desember di Kelas Golkar Institute, DPP Partai Golkar, Jakarta.

Ketua Golkar Institute Ace Hasan Syadzily mengatakan, survei ini mengungkapkan bahwa isu lingkungan hidup semakin menjadi perhatian mendesak bagi masyarakat Indonesia.


“Pada era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kementerian terpisah, sehingga ini telah menjadi perhatian khusus,” ujar Ace Hasan, Senin, 2 Desember 2024.

Ace juga menegaskan bahwa Golkar Institute konsisten mengangkat isu lingkungan hidup dan keberlanjutan sebagai salah satu topik yang harus menjadi perhatian pemimpin politik muda.

Selanjutnya, dalam pemaparan hasil survei, Mulya Amri, Faculty Chair Golkar Institute, menyoroti tingkat gangguan yang dirasakan masyarakat terkait isu lingkungan hidup. 

“Sebanyak 30,6 persen responden menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup sangat mengganggu atau cukup mengganggu kehidupan mereka. Selain itu, 18,1 persen responden melaporkan sering atau sangat sering merasakan dampak langsung dari masalah lingkungan hidup,” tuturnya.

Golkar Institute juga menanyakan lebih dalam mengenai masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia terkait isu lingkungan hidup. 

Pada masalah ketersediaan air bersih, kata Mulya, 41,8 persen responden melaporkan terkadang hingga sangat sering mengalami masalah ini dan 27,8 persen mengatakan masalah ini cukup dan sangat mengganggu. 

Pada masalah pencemaran udara, sebanyak 44 persen responden melaporkan pernah mengalami pencemaran udara, dan 43,7 persen menyatakan merasa terganggu. 

Sementara itu, 62,5 persen responden mengaku terkadang hingga sangat sering mengalami masalah lingkungan yang kotor, dengan 35,7 persen merasa cukup dan sangat terganggu oleh kondisi ini.

Masalah pemanasan global juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 52,8 persen responden cukup dan sering mengalami dampak langsung dari kenaikan suhu bumi, dengan 49,1 persen menyatakan bahwa fenomena ini cukup hingga sangat mengganggu.

Sebanyak 74,9 persen responden pernah mendengar istilah pemanasan global, namun hanya 19,4 persen yang mengaku sangat memahami dampak dan akar permasalahan ini.

Sebaliknya, istilah seperti energi terbarukan hanya dipahami oleh 6,3 persen responden, mengindikasikan perlunya edukasi lebih lanjut.

Lebih lanjut dikatakan Mulya, upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan dianggap masih kurang oleh sebagian besar masyarakat. 

Sebanyak 32,9 persen responden merasa bahwa upaya pemerintah dalam menangani masalah lingkungan masih kurang, sementara 33 persen menganggap permasalahan ini tidak cukup menjadi perhatian serius. 

"Hal ini menunjukkan adanya harapan yang tinggi terhadap kebijakan yang lebih tegas dalam mengatasi pencemaran, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya