Berita

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat sesi doorstop usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024/RMOL

Politik

Bangun Command Center, AHY Minta Tambahan Anggaran Rp 273 Miliar

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 20:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajukan tambahan anggaran dua kali lipat dari pagu anggaran tahun 2025 yang telah disetujui.

Hal itu disampaikan AHY usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

"Tambahannya Rp 273 miliar. Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp 230 miliar," ujar putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.


Dia memaparkan, tambahan anggaran itu untuk memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga yang berada di bawah komando Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

AHY mengungkapkan, instrumen untuk memperkuat jalur koordinasi tersebut adalah dengan membuat pusat kendali operasional.

"Yang jelas, ada penguatan manajemen, fasilitas pendukung, termasuk juga kita ingin membangun semacam command center, dashboard, dan lain sebagainya, selain tentunya belanja pegawai, ada kurang lebih 639 pegawai, baik itu kategori PNS maupun non-PNS," urainya.

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan amanat kepadanya untuk memastikan sektor infrastruktur bisa dikoordinasikan dengan baik.

"Penekanan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemenko Infrastruktur ini benar-benar harus bisa mengintegrasikan, dan sekaligus melakukan pengawasan yang baik agar semua infrastruktur bisa berdampak langsung pada, pertama pertumbuhan ekonomi secara nasional," ungkapnya.

"Yang kedua, peningkatan kesejahteraan termasuk juga mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan antar wilayah," demikian AHY menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya