Berita

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)/Ist

Politik

Zulhas Butuh Tambahan Anggaran Buat Kejar Swasembada Pangan

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 14:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan pentingnya tambahan anggaran untuk mengejar target swasembada pangan pada tahun 2027. Tambahan anggaran itu menjadi sebesar Rp550 miliar. 

Hal itu diungkapkan Eks Menteri Perdagangan itu usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Zulhas awalnya menyebut swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Indonesia Prabowo. Ia juga menyebut Prabowo yang memajukan target itu tercapai dari 2029 ke 2027.


"Tadi rapat (dengan) Banggar (DPR) pertama saya sampaikan program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain (target) Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027," ujar Zulhas.

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN optimistis target itu bisa tercapai, minimal untuk komoditas beras dan jagung serta gula.

"Yah kan tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras dan jagung, gula menuju," ujar Zulhas. 

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran menjadi Rp550 miliar untuk mendukung target swasembada pangan. Banggar DPR, kata Zulhas, akan melakukan rapat lanjutan untuk membahas hal tersebut.

"Nah tadi saya sampaikan di Banggar, kita rapat di Banggar, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp550 M, jadi kurang Rp510 M, maka nanti akan dibahas, Banggar minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah," tandas Zulhas.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya