Berita

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi/Ist

Bisnis

Kemenkop Ajak HIPPI Terlibat Pengembangan Ekosistem Koperasi

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 14:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengajak Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) untuk bersama-sama terlibat dalam pengembangan dan perbaikan ekosistem koperasi di Indonesia. 

Menkop Budi Arie optimistis kolaborasi dengan HIPPI dapat membawa koperasi menjadi bagian utama dari pengelolaan ekonomi nasional.

"Dengan begitu koperasi bisa benar-benar menjadi soko guru ekonomi Indonesia dan sebagai citra diri bangsa dalam mengurus perekonomiannya," katan Budi saat hadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPPI di Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.


Salah satu contoh program yang dapat dikolaborasikan antara koperasi dengan HIPPI yaitu program hilirisasi kelapa sawit.

Dalam program ini koperasi berperan dalam mengkonsolidasikan hasil panen sawit dan HIPPI sebagai pihak yang membantu dalam proses hilirisasi hingga pemasaran produk akhir. 

"Petani ini nanti hanya cukup menanam sama panen, untuk urusan prosesing dari TBS (Tandan Buah Segar) ke CPO dan dari CPO ke market itu harus ada yang punya keahlian sendiri. Inilah yang bisa kita kerja samakan," ujarnya. 

Budi Arie juga meyakini melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk HIPPI, nantinya koperasi dapat berperan lebih besar terhadap kemajuan perekonomian nasional. Diakuinya, saat ini kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih sangat kecil di bawah 5 persen.

Strategi lain dalam pengembangan koperasi agar lebih berdaya saing yaitu dengan melakukan penggabungan entitas usaha koperasi yang serumpun atau Koperasi Multi Pihak (KMP). 

Menkop mendorong anggota HIPPI untuk menjadi bagian dari anggota koperasi sehingga rasio keanggotaan koperasi dapat semakin meningkat.

"Saya harap semoga teman-teman di HIPPI dapat bergandeng tangan dengan Kementerian Koperasi untuk sama-sama memajukan koperasi di Indonesia," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya