Kolase PDIP dan Ilustrasi Polri/RMOL
Wacana penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) yang diusung politisi PDIP Deddy Sitorus adalah pengkhianatan terhadap agenda Reformasi serta tidak sejalan dengan amanat Konstitusi pasal 30 UUD 1945.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Front Pemuda Islam Indonesia (FPII) M. Natsir Alwalid dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 2 Desember 2024.
Menurut Natsir, Polri sebagai sebagai alat negara sesuai perintah konstitusi adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bebas dari segala intervensi lembaga negara lainnya.
"Wacana ini adalah upaya sengaja yang dilakukan oleh pihak yang ingin meredupkan kerja profesionalitas institusi Kepolisian, padahal jelas dalam amanat Konstitusi Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung pada Presiden. Ini sudah sesuai semangat Reformasi pemisahan lembaga Polri dengan TNI yang kembali ke barak," tegas Natsir.
Lanjut dia, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang bebas dari segala intervensi oleh lembaga negara lainnya, maka wacana ini kiranya perlu dilakukan penolakan agar kemandirian tetap terjaga.
“Begitu juga integritas dan marwah kepolisian tetap terjaga sehingga tidak ada upaya penekanan yang dilakukan oleh lembaga negara lainnya terhadap kinerja Polri,” ungkapnya.
"Janganlah ketika kalah Pilkada terus lempar isu partai coklat sana sini, rakyat sudah menentukan pilihan dan mari kita hormati bersama. Kami dalam agenda organisasi berupa forum Pra Kongres ke II pada 14-16 Desember ini akan menjadikan isu ini sebagai pembahasan utama dalam forum diskusi publik yang nanti akan digelar," pungkas Natsir.
